Inflasi Maluku Mei 2019 Meningkat, Didorong Oleh Bahan Makanan

AMBON,MALUKU – Dalam rilis, dari Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, yang diterima INTIM NEWS, Rabu (12/06/2019) disebutkan, inflasi provinsi Maluku, pada bulan Mei 2019 meningkat dan melebihi batas sasaran inflasi, secara tahunan dan didorong oleh bahan makanan.

Secara terperinci tertulis, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Mei 2019 tercatat, mengalami inflasi 1,59 persen (month to month/mtm) atau sebesar 4,69 persen (year on year/yoy), melebihi batas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku, sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen (yoy).

Sementara itu, tekanan inflasi Maluku secara bulanan pada Mei 2019 tersebut meningkat, dibandingkan bulan April 2019 yang mengalami deflasi sebesar 0,13 persen (mtm), meski secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,33 persen (yoy).

” Meningkatnya tekanan inflasi pada bulan Mei, utamanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada Kelompok Bahan Makanan, dari sebesar 1,55 persen (mtm) pada April 2019, menjadi 4,47 persen (mtm), yang utamanya disebabkan oleh harga subkelompok sayuran, bumbu dan ikan segar, masing-masing sebesar 10,64 persen (mtm), 10,60 persen (mtm) dan 9,27 persen (mtm),” jelas Teguh Triyono, selaku Kepala Tim Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), Layanan dan Administrasi.

Dirinya mengatakan, berdasarkan informasi dari dinas terkait, kenaikan harga bawang di Maluku disebabkan oleh naiknya harga bawang di sentra produksi Jawa Timur.

Teguh mengakui, Maluku masih bergantung pada Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bawang dan cabai. Selain itu, terdapat pedagang eceran yang dengan sengaja menaikan harga bawang dan cabai, untuk mengambil keuntungan. Meskipun telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak), namun pedagang didapati menaikan harga pasca sidak dilakukan. Tingginya harga bumbu dan ikan segar, juga disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi. Hal ini tercermin dari adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku meskipun harga jual bumbu, sayuran dan ikan meningkat.

” Tingginya inflasi Maluku juga disebabkan oleh Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, terutama tiket angkutan udara yang mengalami inflasi 11,39 persen (mtm) pada Mei 2019 dari semula deflasi 13,48 persen (mtm) pada April 2019. Berdasarkan data Survey Pemantauan Harga (SPH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, kenaikan harga tiket pesawat pada Mei 2019 terjadi di rute Ambon-Langgur, Ambon-Makassar dan Ambon-Saumlaki, sedangkan harga tiket Ambon-Jakarta, cenderung mengalami penurunan,” bebernya.

Selanjutnya, sambung Teguh, kenaikan harga tiket angkutan udara tersebut, didominasi oleh kelompok maskapai Low Cost Carrier (LCC), sedangkan maskapai full service cenderung melakukan penurunan harga.

Kendati demikian, kata dia, kenaikan harga kelompok makanan jadi, turut menjadi penyebab inflasi Maluku pada Mei 2019. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 1,50 persen (mtm). Tingginya inflasi makanan jadi, utama nya disebabkan oleh komoditas roti, wafer dan es teh manis, sejalan dengan meningkatnya permintaan Ramadhan.

” TPID Maluku telah melakukan Rapat Koordinasi TPID, yang dipimpin oleh Sekda Maluku dan dihadiri oleh seluruh dinas terkait. Dari rapat tersebut disimpulkan, stok bahan pokok di Maluku tahan hingga 3 bulan ke depan. Selain itu, dalam rapat juga disepakati, Pemda Maluku akan menambahkan frekuensi kapal laut penyeberangan, untuk distribusi bahan pokok dan jalur mudik masyarakat, termasuk upaya pengawasan tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan. Namun di sisi lain, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai potensi kenaikan harga bawang merah dan bawang putih, sejak dari sentra produksi di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian dari TPID Maluku,” ujarnya.

Sementara itu, telah dilakukan Rapat TPID Kabupaten Kepulauan Aru. Kepulauan Aru bukan kota IHK, namun menjadi penyokong pasokan komoditas ke Kota Tual yang merupakan kota IHK.

Sebutnya, tekanan inflasi di Kepulauan Aru cukup tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pokok. Kepulauan Aru mengandalkan pasokan dari Jawa Timur dan keberadaan Tol Laut. Namun, sejak bulan Januari sampai Mei 2019, hanya 1 kali kapal tol laut yang bersandar dan melakukan bongkar muat.

Selain itu, akuinya lagi, adanya struktur pasar yang oligopoli menyebabkan pengendalian harga sulit dilakukan. Hal ini, cukup memberikan efek domino pada inflasi Kota Tual yang tinggi. Dalam upaya menjaga ekspektasi konsumen, TPID Maluku melakukan talk show di TVRI. Talk show tersebut, bertujuan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan menginformasikan, pasokan bahan pokok tercukupi dan mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan.

” Inflasi provinsi Maluku pada tahun 2019, diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya, untuk mengendalikan harga. Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku, difokuskan pada kebijakan 4K, yakni, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif,” jelasnya. (IN06)