Gubernur Komitmen Bangun Sinergitas Dengan Kejati Maluku dan PN Ambon

AMBON, MALUKU – Setelah melakukan pertemuan bersama pimpinan DPRD Maluku, Gubernur Murad Ismail kembali melakukan pertemuan bersama dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku dan Pengadilan Negeri (PN) Ambon yang berlangsung di ruang kerja orang nomor satu bumi seribu pulau ini, Selasa (11/06/2019).

Usai pertemuan, Gubernur kepada awak media mengatakan, pertemuan bersama pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) dan Pengadilan, merupakan bentuk komitmen sinergitas antara pimpinan di Maluku.

” Saya rasa, masyarakat Maluku sekarang harus berbangga bahwa Gubernur bisa bersingeri dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk membicarakan masalah hukum yang ada di Maluku,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, ada tiga pilar dalam membangun sinergitas yaitu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi.

” Tiga pilar itu jangan dilangkahi, pintar jangan mengurui, tajam jangan melukai, cepat jangan mendahului karena, ada prinsip sinergitas, yaitu mempunyai satu tujuan, saling dukung, saling gendong, saling membantu, saling memberi dan saling menerima,” ucapnya.

Untuk itu, menurut mantan Dankor Brimob Polri ini, seluruh Forkopimda harus menyatukan pola pikir, tidak boleh ada perbedaan.

” Mari kita bersinergi, komitmen dan berfikir bersama untuk membawa Maluku ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Ditanya mengenai penegakan hukum yang belum selesai, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan.

” Semua punya wilayah masing-masing, cuma kita berkoordinasi untuk membicarakan agar hal-hal selama ini tertunda, bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Triyono Haryono mengatakan, pertemuan bersama Gubernur merupakan bentuk silaturahim antar Forkopimda.

Ditanya mengenai penegakan hukum, dirinya lebih senang pencegahan dari penindakan.

” Kalau pencegahan semuanya utuh, anggarannya utuh, tidak ada orang yang ditahan, tidak orang yang diperiksa. Penindakan itu, uang negara sudah habis, ada yang dipenjara, kasih makan orang dipenjara dan lain sebagainya. Pencegahan itu, dari awal pembangunan akan terarah dengan baik,” tuturnya.

Lebih lanjut kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur, agar tidak ada staf yang melenceng kiri dan kanan.

” Saya tidak mau ada kriminalisasi, saat Saya menjadi Kejati disini. Saya bantu Pak Gubernur dari segi hukum, agar semuanya berjalan dengan aman,” terangnya.(IN06)