Pemkot Tual Raih WTP Perdana Dengan Bonus 50 Miliar

TUAL,MALUKU – Pemerintah Kota Tual di bawah kepemimpinan Walikota Adam Rahayaan, sukses meraih penghargaan WTP yang menjadi target seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), menjadi salah satu penghargaan yang menjadi incaran dan dambaan pemerintah setempat.

Walikota Tual Adam Rahayaan yang membawa penghargaan tersebut, dijemput langsung oleh Wakil Walikota Usman Tamnge, Penjabat Sekda, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ASN lingkup Kota Tual dan sebagian warga kota Tual. Rombongan diarak dari bandara Ibra Langgur menuju kantor walikota dan langsung digelar pertemuan di Aula Kantor Walikota Tual, Sabtu (25/05/2019).

Walikota dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, sebagai manusia yang normal dan dipercayakan untuk menduduki jabatan, tentunya mendambakan suatu prestasi . Untuk itu, kita wajib bersyukur karena ini adalah, satu prestasi yang sudah sejak lama di perjuangkan.

” Sejak menjadi wakil dan kini menjadi walikota, sangat konsen terhadap hasil dari pemeriksaan BPK. Saya berharap, Tual juga bisa mendapat penghargaan seperti yang ada di daerah lain khususnya di Provinsi Maluku, dan alhamdulillah itu terjawab dengan
WTP yang kita terima untuk pengelolaan anggaran APBD tahun 2018,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Walikota, di samping kita mencari predikat baik, sesuai dengan laporan berdasarkan prinsip akuntansi, dengan menjaga akuntabel penyampaian laporan keuangan. Kita juga mendapatkan bonus sekitar Rp50 miliar dari penghargaan WTP itu
.
Walikota menegaskan, dengan perolehan opini WTP, bukan berarti tidak terdapat indikasi pelanggaran secara hukum karena, telah terbukti di beberapa daerah, walaupun daerahnya meraih opini WTP tetapi harus berurusan dengan masalah hukum.

” Untuk kembali mendapatkan opini WTP, maka seluruh barang aset bergerak dan tidak bergerak milik negara, harus dapat dikembalikan dan ini butuh kesadaran mereka yang menggunakan aset – aset itu,”katanya.

Walikota menambahkan, beberapa masalah yang sering mempengaruhi penilaian dan menghambat perolehan opini WTP diantaranya, permasalahan terkait aset daerah. Untuk itu, bagi para pegawai yang telah memasuki masa purnabakti atau pensiun, diminta untuk mengembalikan aset milik daerah yang hingga saat ini, masih digunakan.

” Ada puluhan kendaraan roda empat dan ratusan kendaraan roda dua yang tersebar ke mana- mana . Saya sudah berkali-kali memberikan surat, tidak pernah di gubris. Saya pernah mantan DPR, mobil dinas Saya kembalikan, laptop Saya kembalikan karena Saya sadar, itu bukan milik Saya. Kalau kita semua sadar akan hal itu, jangan pas pensiun, semua aset kantor dibawa,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota juga mengapresiasi seluruh OPD. Hal ini mengingat kesuksesan saat ini adalah, hasil kerja keras semua unit, badan, bagian serta dinas lingkup pemerintahan.

” Saya harapkan di tahun 2019, agar predikat WTP dijaga dan dipertahankan, dengan terus bersinergi bersama, meningkatkan etos kerja, loyalitas dengan terus memperbaiki beberapa catatan dari BPK,” pungkasnya. (IN-09)