Malra,Maluku– Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual.
Budi Karya didampingi rombongan, diantaranya Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), Kepala BIN Provinsi Maluku, dan Direktur Utama PELNI.
Pantauan INTIM NEWS, Budi Karya meninjau Bandar Udara Karel Sadsuitubun Ibra Langgur dan pelabuhan laut Yos Sudarsso Tual dalam lawatan kerjanya di kedua wilayah tersebut. Rabu (27/3/19) lalu.
Di bandara, rombongan Menteri disambut Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin, Staf Ahli Pemkot Tual Jamaludin Raharen, Kapolres Malra AKBP Indra Fadhiila Siregar, dan Kepala Kantor Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, diawali dengan penyambutan secara adat. Selepas beristirahat, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Yos Sudarsso Tual.
Tiba di pelabuhan, Menteri kembali disambut secara adat, oleh Raja Tual, selanjutnya Budi Karya, menyempatkan waktu untuk bercengkrama dengan anggota TKBM Pelabuhan Tual, dan membuka ruang dialog interaktif bersama para buruh, dan Nelayan tangkap untuk menyampaikan, pertanyaan dan usul saran.
Diantaranya, penerbitan buku pelaut dan surat izin kapal yang selama ini pengurusannya harus ke luar daerah, yang memerlukan waktu dan biaya juga berbagai Pelatihan bagi nelayan dan masyarakat, serta kondisi lokasi penampungan kontainer yang sudah tidak layak karena keterbatasan areal dan menghambat proses pekerjaan bagi anggota TKBM.
Seterusnya Menhub langsung meninjau lokasi pelabuhan dan menaiki salah satu Kapal Tol Laut, KM, Sabuk Nusantara, 60, yang sedang bersandar di pelabuhan, diikuti Wakil Bupati dan sebagian rombongan.
Usai kunjungan itu, kepada awak media, Budi Karya, menyampaikan, nelayan lokal dan TKBM, berkeinginan Tual maju dan kesejahteraan serta infrastruktur mereka diperhatikan.
“Mereka ingin Tual lebih maju, baik itu melebarkan dermaga, sekolah anak-anak mereka, buku pelaut, perizinan kapal dan pelatihan, serta banyak hal yang sudah disampaikan lewat pertemuan tadi,”ungkap Budi Karya.
Oleh karena itu, lanjutnya, nantinya Pemda Malra dan Pemkot Tual, dapat menyiapkan 1.000 orang nelayan untuk diberikan pelatihan dan bimbingan teknis di wilayah tersebut, selain itu juga akan didatangkan tim untuk pembuatan surat izin dan administrasi kapal sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke luar Daerah.
Terkait status pelabuhan, Menhub Budi mengatakan, akan dilakukan mapping bersama pemerintah daerah, mengingat ketersediaan pelabuhan sangat dibutuhkan oleh masyarakat namun disisi lain ada beberapa kemungkinan yang harus dibicarakan bersama pemerintah daerah.
“Saya berharap kepada Pemda, sama-sama kita inventarisir tanahnya, tanah masih milik Pemda, kalau mau dibangun oleh Kementerian Perhubungan, harus diserahkan, nanti kita perlebar dermaganya, juga kita perlebar tempat penampungan peti kemas, supaya rekan-rekan di TKBM bisa bekerja dengan lebih baik lagi,”tandasnya.
Budi Karya, juga menyatakan saat ini Tual sudah sangat produktif karena sudah mengirim barang keluar, sementara di sebagian pelabuhan lain belum, maka ini harus dijaga dengan baik.
Disinggung soal Tol Laut, yang mana salah satu kapalnya saat ini tidak beroperasi dan sementara bersandar di pelabuhan Tual.
Budi Karya menjelaskan, Untuk Tol Laut itu diperlukan di wilayah yang apabila belum ada kapal kapal komersil yang datang, kalau Kota tual kan sudah ada kapal kapal komersil, sesuai perjanjian antara Kementerian Perhubungan dan INSA, jadi kalau sudah ada kapal komersil Tol Laut sudah tidak boleh lagi,”Katanya. (IN-09).
