Kepesertaan BPJS Di Maluku Baru Capai 82,6 Persen

Gubernur Maluku : Kita Tidak Ingin Raportnya Merah

AMBON,MALUKU – Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku, yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon, baru mencapai 82,6 persen. Sehingga, Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) ,setidaknya 95 persen penduduk Maluku terdaftar, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini tentu ,membuat Gubernur Maluku Said Assagaff,sedikit gerah dan berharap ke depan, seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini.

“Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” kata Assagaff di hadapan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, saat pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon, sebelum dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU, di ruang kerja Gubernur, Senin (11/02/2019).

Turut hadir, diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pinning dan Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku.

Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita ,untuk menghadiri penandatangan MoU,berupa kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ,dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan gubernur untuk membahas persoalan ini.

Gubernur mengakui, untuk mencapai target tersebut, butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya, keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS ,dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Dinas Kesehatan, Saya harap dapat membantu BPJS,” pintanya.

Dalam pertemuan itu, Afliana membeberkan, malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual, yang telah mencapai target nasional.

“Di Maluku, sudah ada 3 kabupaten di atas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon, masih sangat rendah,”beber Afliana.

Sontak hal tersebut, membuat Gubernur kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga,2 kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik ,masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.

“Masalahnya apa?,” heran Gubernur .

Usai penandatangan MoU antara Gubernur ,Fachmi Idris selaku Dirut serta Afliana selaku kepala cabang BPJS Kesehatan Ambon,kepada wartawan, Fachmi Idris tetap memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku, untuk mendukung program pemerintah ini.

“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut, menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini, di dukung penuh oleh pemerintah provinsi ,di samping pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.

Namun demikian, untuk mencapai UHC setidaknya 95 persen butuh komitmen bersama.

“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten dan kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC, memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” tuturnya.

Saat ini sebut Idris, ada 4 provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, di Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.

“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen. Angka ini ,tidak jelek sebetulnya. Tetapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 bulan untuk terus meningkatkannya. Minimal target nasional 95 persen. Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris. (IN06)