BWS Maluku Gagal Prioritaskan Pembangunan Di Daerah 3T

AMBON,MALUKU – Kekecewaan muncul dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Kalesang Lingkungan (LKL) Maluku.Pasalnya, pasca adanya kerjasama kemitraan LKL dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku beberapa tahun lalu, pihak BWS gagal prioritaskan pembangunan di daerah Tertinggal,Terdepan dan Terluar (3T) di Maluku.Hal ini dibeberkan LKL kepada sejumlah awak media,Sabtu (29/12 2018) di Ambon.

Menurut Wakil Ketua LKL Maluku M.Haris Kelilauw,di Maluku BWS gagal memprioritaskan pembangunan di daerah 3T,yang kita lihat belum banyak diselesaikan. Dalam penyelesaian itu, keterlibatan pihak pemerintah ,swasta dan masyarakat sangat penting.Ketiga komponen itu harus sinergis .

Pada titik itu, LKL Maluku sebutnya,dalam beberapa tahun ini khususnya tahun 2018, berkolaborasi, bermitra dengan pihak pemerintah,baik pusat maupun daerah.Salah satunya BWS, dalam rangka peringatan Hari Air Dunia,setiap tanggal 22 Maret tahun berjalan.

“Tahun 2017, kita buat di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual .Beberapa pejabat pihak Kementerian PUPR pun hadir saat itu.Namun, setelah mencermati dan menganalisis pasca kegiatan itu,tidak ada hasil yang signifikan , pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal ini ,air bersih.Pihak pemerintah Malra dan Kota Tual sudah mengusulkan proyek ketersediaan air bersih,di kedua kabupaten kota itu.Tetapi,sampai saat ini tidak ada realisasi,” herannya dengan nada kecewa.

Ingatnya lagi, kegiatan yang sama tanggal 27 Maret 2018 di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ,ada juga laporan-laporan pidana kerusakan lingkungan, disampaikan ke Polda Maluku ,dalam hal ini Ditreskrimsus. Tetapi sampai saat ini ,tidak ada upaya tindak lanjut.

“Kami kemudian mempertanyakan ,sejauh mana,pihak stakeholder itu memberikan garansi kepada kita dan masyarakat Maluku, terkait dengan upaya pelestarian lingkungan. Sehingga kami mengharapkan, para stakeholder itu kemudian, dinilai oleh publik hanya membuat kegiatan yang seremonial belaka tetapi, tidak memberikan dampak-dampak yang nyata bagi masyarakat,”tutur Kelilauw.

Ditambahkan oleh Abdul Samad Rumbalifar, selaku Ketua LKL wilayah kabupaten SBT,ada beberapa hal yang menjadi persoalan di tahun 2019, harus ditindak lanjuti.

Jelasnya,kami kritisi tentang kinerja BWS Maluku.BWS adalah lembaga vertikal dengan anggaran ratusan miliar dari pemerintah pusat turun ke Maluku.Namun, yang kita lihat dari LKL selama ini bermitra,tetapi langkah-langkah konkrit yang menjadi pengusulan kami, penanganannya tidak maksimal.

Dirinya menilai,pertama,BWS ada satker yang membidangi sungai,pantai, pesisir dan lain-lain.Namun kelihatan sekali , yang agresif adalah BWS.Sehingga progres kerja BWS sendiri, segera di pertanggungjawabkan ke publik,bahwa apa saja yang sudah di perbuat di Maluku.

Kedua,kata dia,sesuai informasi yang kami dapat akan dibangun talud di sungai Wailola. Dalam hal ini,LKL menilai ini by design.

“Saya menghormati proses tender,sehingga persoalan lingkungan jadi tidak boleh by design di sana.Paling tidak, harus melalui proses tender yang sesuai aturan,”ujar Samad.

Dirinya mengaku,sejak bermitra dan adanya peringatan air dunia di SBT,kinerja BWS penanganannya belum maksimal.Masih terfokus pada sungai-sungai besar sedangkan kebutuhan air bersih di kampung-kampung ,tidak tertangani.

“Atas kinerja pihak BWS yang tidak tertangani dengan baik maka, atas nama LKL wilayah SBT mengutuk keras,untuk kemudian pemerintah pusat segera mengevaluasi Kepala BWS.Kalau tidak ada tindak lanjutnya,Saya pastikan pada awal Januari ,Saya bersama teman-teman akan turun jalan di BWS ,untuk mempertanyakan hasil kerja BWS di Maluku,”tegasnya. (IN06)