TPID Maluku Satukan Langkah Hadapi Natal Dan Tahun Baru

AMBON,MALUKU – Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Maluku, bersama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI)  Provinsi Maluku, bersinergi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Rapat koordinasi (Rakor) yang terselenggara di Kota Ambon,Senin (19/11/2018) tersebut dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sekaligus sosialisasi penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah, untuk periode tahun 2019-2021.

Berdasarkan rilis dari KPw BI Maluku,rapat koordinasi TPID dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Tahir, didampingi oleh Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPw BI Provinsi Maluku Andy Setyo Biwado  dan juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI), Dony Edward.

“Tingkat inflasi di Provinsi Maluku sampai dengan Oktober 2018, terpantau relatif rendah. Pada bulan Oktober 2018, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku tercatat sebesar 0,95 persen year on year (yoy), sedangkan Kota Ambon dan Kota Tual masing-masing sebesar 1,17 persen  (yoy) dan -1,20 persen (yoy). Angka tersebut, terpantau jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,16 persen (yoy),”jelas Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPw BI Provinsi Maluku Andy Setyo Biwado .

Pencapaian ini tutur Andy,didukung oleh koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan TPID, dalam menjaga tekanan inflasi di Provinsi Maluku, melalui berbagai upaya pengendalian harga terutama, yang terkait dengan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

“Memasuki triwulan IV 2018, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, TPID seluruh Maluku menyepakati beberapa hal yang perlu diwaspadai karena, berpotensi terjadi peningkatan harga beberapa komoditas. Beberapa komoditas tersebut, meliputi kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan,”katanya.

Akhirnya,rakor TPID Maluku menghasilkan 8 langkah strategis untuk menjaga inflasi ke depan, khususnya pada periode menjelang Natal dan Tahun Baru.Pertama,potensi kenaikan harga tiket angkutan udara, perlu diantisipasi melalui koordinasi antara dinas terkait dengan maskapai penerbangan.Kedua,penggunaan timbangan sebagai satuan alat ukur standar yang mulai diterapkan ,untuk transaksi di pasar tradisional di Kota Ambon ,merupakan langkah yang baik dalam pengendalian harga, sehingga dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Ketiga,kesepakatan antara pemerintah daerah dan perusahaan penangkapan ikan untuk mengalokasikan 10 persen hasil tangkapan ikan ke pasar tradisional, dapat lebih dioptimalkan sehingga lebih efektif dalam mengendalikan harga ikan.Keempat,kerjasama antar daerah yang sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota, dinilai sangat baik untuk menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Maluku, sehingga hal ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya,dalam hal menjaga pasokan dan kestabilan harga.

Kelima,kegiatan stabilisasi harga seperti Pasar Murah, Pasar Murah Ikan dan Operasi Pasar di kabupaten/kota di Provinsi Maluku akan tetap dijalankan, terutama pada periode menjelang Natal dan Tahun Baru.Keenam,sebagai bentuk komunikasi massal,pemerintah daerah perlu menyampaikan iklan layanan masyarakat, untuk menghimbau masyarakat agar dapat melakukan belanja dengan bijak pada periode menjelang Natal dan Tahun Baru.

Ketujuh,kabupaten Maluku Tenggara berpeluang menjadi sentra produksi bawang merah.Sedangkan Kabupaten Buru dan Seram Bagian Barat ,berpeluang menjadi sentra produksi beras. Untuk itu, kualitas komoditi bahan pangan tersebut, perlu ditingkatkan dan harga jual perlu ditekan agar, lebih kompetitif dibandingkan harga komoditas bahan makan yang sama dari daerah lain.

Kedelapan,penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi bagi masing-masing TPID, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat diselesaikan pada bulan Desember 2018. Roadmap yang telah disusun diharapkan, sejalan dengan rencana kerja maupun rencana pembangunan bagi pemerintah daerah ke depan.

“Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku optimis,harga kebutuhan pokok dan bahan makanan serta transportasi di Provinsi Maluku, dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, inflasi di Maluku diyakini, akan tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil sampai dengan akhir 2018,”ungkap Biwado. (IN06)