Kegelisahan Pemda,Tingkat Kemakmuran Maluku Jauh Dari Rata-Rata Nasional

AMBON,MALUKU – Kepala Dinas  Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Anton Lailossa mengaku,kegelisahan Pemerintah Provinsi Maluku  melalui Bapak Gubernur Said Assagaff  yang disampaikan kepada Saya adalah,persentase  tingkat kemakmuran masyarakat di provinsi kepulauan ini jauh dari persentase secara nasional.Ungkapan ini disampaikan Lailossa disela-sela sambutannya,pada acara Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan,Selasa (13/11/2018) ,di Meeting Room Santika Hotel  Premiere Ambon.

“Bapak Gubernur tekan beberapa pesan,kegelisahan-kegelisahan pemerintah daerah yang mungkin untuk disampaikan di dalam forum seminar ini.Pertama adalah,realitas posisi tingkat kemakmuran provinsi Maluku, jika diukur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, kita masih sangat jauh yaitu sekitar 22,5 juta ,masih sangat jauh dari rata-rata nasional yang berkisar sekitar 52,2 juta pada tahun 2017.Jarak yang demikian jauh ini,membuat kita pada urutan 33  dari 34 provinsi dari sisi tingkat kemakmuran.Praktis hanya  diatas NTT,”ungkap Lailossa.

Sebenarnya menurut Lailossa,ini biasa-biasa saja,apabila kita sendiri memiliki kemandirian  dan kemampuan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.Apalagi ,pertumbuhan ekonomi kita itu,lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.Artinya,konvergensi atau pertumbuhan antara tingkat kemakmuran nasional dan pemerintah daerah provinsi Maluku,suatu saat akan terjadi.Namun sayangnya ternyata,pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB secara nasional,itu hanya  bedanya sangat sedikit.Bedanya  sekitar 0,1 persen pada tahun 2018 ini.

“Jika kita rata-ratakan ,perbedaannya hanya 0,05 persen.Kita hitung kali-kali sebentar,maka konvergensi itu,jika  nasional tetap bertumbuh yang sama pada 14 tahun terakhir,sejak tahun 2004,Maluku juga bertumbuh dengan kondisi  14 tahun terakhir.Maka konvergensi itu akan terjadi 1000 tahun lebih, atau bisa dikatakan bahwa, hampir tidak mungkin.Dan mengapa  ketika  dana transfer  kita yang semakin membesar,kemudian kita memiliki peningkatan semakin pesat sejak konflik dan lain-lain,perbedaan-perbedaan itu yang  menipis ini, terjadi karena Maluku belum memiliki motor  ekonomi yang cukup kuat, untuk menggerakan pertumbuhan wilayah kita,”sebutnya.

Dirinya menerangkan,keuangan  sebagai contoh APBD provinsi Maluku pada tahun 2017 sebesar Rp 2,8 Triliun, sangat jauh dengan  wilayah daratan yang penduduknya seperti  DKI seebsar Rp 80 Triliun.Ataupun daerah-daerah lain dengan kita misalnya Papua ,kita hanya seperlima dari APBD yang dimiliki oleh mereka.

“Akibat daripada ini,sebagian besar APBD provinsi Maluku,hanya habis untuk  membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan dasar.Apa itu?pendidikan,kesehatan,infrastruktur.Infrastruktur apa itu?energi ,jalan,jembatan dan juga infrastruktur perumahan dasar.Yang tersisa untuk membangun motor ekonomi seperti misalnya, sentra-sentra pengembangan di bidang pertanian,perikanan,dll, sangat terbatas.Karena pilihan itu, di dalam suatu ruang kebijakan fiscal yang demikian sempit adalah, apakah  memenuhi kewajiban dasar lebih dulu,ataukah juga cukup uang untuk membangun sentra-sentra motor  ekonomi seperti itu,”akuinya.

Dalam kenyataan seperti ini,ujar Lailossa, kita juga gelisah,melihat berbagai penelitian-penelitian yang berskala nasional maupun internasional.Tambahnya,di dalam situasi seperti ini,perbedaan kecepatan pertumbuhan sangat kecil.Kemudian ,hasil penelitian daya saing kita demikian rendah dan juga kapasitas kita juga rendah.Untuk menciptakan motor-motor perekonomian wilayah yang dapat menciptakan  kecepatan pertumbuhan kita, di wilayah-wilayah Maluku ini maka,kami sangat mengharapkan perhatian-perhatian dan kerjasama yang selama ini diperlukan,agar  semakin intens di masa depan.

Seminar ini,mengangkat tema ‘perkembangan ekonomi dan APBN untuk mendukung pemerataan pembangunan’.Pihak Kementerian Keuangan menghadirkan empat orang narasumber.Diantaranya,pertama,Teddy Christianto Leasiwal yang menjabat Regional Economist Kementerian Keuangan.Juga selaku Kepala Laboratorium Penelitian ,Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi (LPPE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Pattimura, Ambon.Leasiwal membawakan materi terkait kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah provinsi Maluku.

Kedua,Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) provinsi Maluku Sudarmanto.Kakanwil membawakan materi tentang kebijakan fiskal daerah provinsi Maluku 2018.Ketiga,Wahyu Utomo  salah satu pimpinan Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal .Wahyu memaparkan materi terkait arah dan tantangan kebijakan fiskal Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan.

Keempat,pemateri atas nama Scenaider C.H.Siahaan yang menjabat PLt .Direktur  Strategi dan Pengelolaan Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI.Siahaan membawakan materi tentang strategi dan kebijakan pengelolaan utang Negara. (IN06)