Hasil CAT Belum Memenuhi Kuota,Pemda Malra Akan Bertemu Menpan-RB

MALRA,MALUKU – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra)  M. Thaher Hanubun, dijadwalkan berangkat menuju Ibukota Negara, Jakarta, bersama- sama dengan 11 Kepala Daerah se-Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku, perwakilan Anggota DPRD,guna memperjuangkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku hari ini, Rabu,(14/11/2018).

Banyaknya peserta tak lulus di tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Computer Assisted Test (CAT), karena tingginya nilai ambang batas (passing grade) tes CPNS 2018, akhirnya mendorong pemerintah provinsi, daerah Kabupaten Malra, dan 10 Kepala Daerah se-provinsi Maluku, mengambil sikap dengan mendatangi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Syafruddin.

Sebagaimana diketahui, dari berbagai instansi banyak yang kurang dari 10 peserta yang dinyatakan lulus tes SKD, dari ribuan peserta yang lolos seleksi administrasi CPNS 2018. Dalam penerimaan CPNS tahun 2018 ini, para pelamar harus memenuhi passing grade sesuai ketetapan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) ,nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018, yakni nilai minimal 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), nilai 80 untuk Tes Intelegensi Umum (TIU), dan 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Bupati Malra M. Thaher Hanubun kepada INTIM NEWS, di ruang kerjanya mengatakan, dari hasil perkembangan test SKD yang telah dilaksanakan di Malra yang berakhir pada hari Selasa (13/11/18), jumlah peserta test yang lulus tidak memenuhi kuota formasi yang diperuntukkan untuk Kabupaten Malra, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

 “Banyak sekali anak- anak kita yang tidak bisa mencapai passing grade yang ditetapkan.Ketentuan passing grade memang seragam untuk seluruh Indonesia, tetapi apakah seluruh peserta di Indonesia berhasil mengikuti test CAT online ini, hampir semua daerah tidak dapat mencapai kuota, termasuk di dalamnya adalah Maluku,” ungkap Hanubun.

Bupati menyatakan, telah bersepakat dengan semua kepala daerah di Maluku, untuk bersama-sama memperjuangkan nasib para peserta CPNS dan berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden RI.

“Kami sudah bersepakat dengan semua kepala daerah se- Maluku, untuk menuju Jakarta bertemu Kemenpan-RB.Mudah-mudahan juga bisa sampai ke Presiden, untuk menyampaikan hal ini dan meminta kebijakan khusus.Yah, passing grade tetap ada tetapi kita ambil standartnya sendiri disesuaikan dengan daerah, sehingga anak-anak yang ikut test bisa ditampung sesuai dengan kebutuhan daerah,”tuturnya.

Menurut Hanubun, kendala yang sama tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten / Kota se- Maluku yang melaksanakan test SKD rekruitment CPNSD tahun 2018, tetapi juga dirasakan oleh hampir semua kabupaten/kota di Indonesia.

“Kita berharap, dengan rencana pertemuan yang akan dilakukan bersama nanti, dapat memecahkan problematika saat ini dan mendapat solusi terkait dengan persoalan rekrutment CPNS tahun 2018, khusus untuk wilayah Indonesia Timur.Sehingga, kabupaten Malra tidak kehilangan formasi yang telah ditetapkan bagi daerah ini,”tandas Hanubun.

Untuk diketahui,kabupaten Malra sendiri, dari data yang diperoleh sebanyak 1.604 peserta test seleksi CPNSD, hanya  7 peserta yang dinyatakan lulus sesuai hasil Passing grade yang ditetapkan.

Sesuai informasi data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Malra,hanya 7 peserta yang lolos,dari 1.604 peserta SKD rekruitment CPNS tahun 2018 Malra, yang dilaksanakan sejak tanggal, 10 hingga 13 November 2018.Sementara itu,7 peserta yang dinyatakan lulus passing grade, terdapat 19 peserta yang tidak mengikuti tahapan test.(IN-09)