AMBON,MALUKU – Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Maluku Alias Muin mengungkapkan,guru-guru honor tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat,belum masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan .Alias mengatakan ini,di sela-sela Rapat Kerja Operasional Pemerintah Provinsi Maluku dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Maluku serta dari beberapa perwakilan pemerintah dari kabupaten dan kota di Maluku,Senin (26/11/2018).
“Untuk tenaga honorer/kontrak dilingkup pemerintah provinsi Maluku, ada lebih dari 1.000 orang yang sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan. Namun demikian, masih ada beberapa yang belum, dalam hal ini tenaga guru honor di SMA dan SMK,”ucap Alias,di Swissbell Hotel Ambon.
Menyikapi hal ini dan lebih pro aktif, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku, mendorong agar di tahun 2019 ,guru honorer bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga, dengan aparatur pemerintah desa, yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 20 tahun 2018.
Pasalnya,menurut Alias,BPJS Ketenagakerjaan cabang Maluku sudah membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi Maluku.Hal ini dibuktikan dengan diterbitkan, beberapa regulasi misalnya perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja di provinsi Maluku.Karena,melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku nomor 10 tahun 2015, pemerintah juga mendorng kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bagi aparatur pegawai pemerintah provinsi Maluku, termasuk jajaran pemerintah kabupaten/kota yang statusnya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini tenaga kontrak maupun honorer.
Tak hanya itu,dirinya menambahkan, pihaknya juga menyasar kepada aparatur pemerintah desa, dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2018, untuk percepataan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bagi aparatur pemerintahan desa dalam hal ini, kepala desa/raja, sampai perangkat s RT/RW. (IN06)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
