BPJS Ketenagakerjaan Bukan Lembaga Swasta Dan Tidak Mencari Laba

MALRA,MALUKU – Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban menegaskan,BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga swasta dan tidak untuk mencari laba atau keuntungan. Hal ini diungkapkan Silaban saat menyampaikan sambutannya ,pada pencanangan Ohoi Debut sebagai salah satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) oleh BPJS Ketenagakerjaan Maluku,Sabtu (27/10/2018) di Ohoi (Desa) Debut, Kecamatan Manyeu,kabupaten Malra.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga swasta dan tidak untuk mencari laba atau keuntungan. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga negara, tugasnya adalah untuk melindungi rakyat pekerja, agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Hanya dengan Rp.16.800,- per bulan, kita sudah bisa melindungi pekerja dari kecelakaan kerja hingga kematian dan juga program jaminan hari tua didalamnya,”beber Silaban.

Silaban menuturkan, sesuai amanat Undang-Undang (UU), setiap rakyat Indonesia berhak atas perlindungan jaminan sosial dan khususnya Ketenagakerjaan ,kami harus memastikan semua pekerja Indonesia dari pusat dan daerah hingga pedesaan, wajib dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dicontohkanya, andaikan kita bisa menghitung untung dan ruginya maka lebih bagus, kalau peserta BPJS Ketenagakerjaan itu, kami ambil dari pekerja yang ada di kota-kota besar yang banyak perbankan, pabrik dan industri, kalau ke sini ongkosnya saja sudah sangat mahal.

“Karena amanat UUD, yang mengamanatkan kepada kami, maka meskipun desa yang letaknya jauh dan pekerjanya lebih banyak non formal, namun rakyat memiliki hak asasi perlindungan atas jaminan sosial yang harus dipenuhi oleh negara.Itulah yang membuat kami tiba di Ohoi Debut hari ini,”ungkapnya.

Jaminan sosial ini lanjutnya,secara internasional telah dirumuskan bahwa salah satu penyebab yang membuat rakyat jadi miskin adalah, tidak adanya akses ke jaminan sosial. Misalkan pekerja selama bekerja hasilnya ditabung, namun sekali saja mengalami kecelakaan kerja, tabungannya bertahun tahun habis hanya untuk biaya perawatan.

“Jika di BPJS Ketenagakerjaan baik itu Kuli, Buruh, Petani dan Nelayan yang sudah terdaftar sebagai peserta dan mengalami kecelakaan kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan pembiayaan tanpa batas dan bagi yang meninggal ,kepada anaknya akan diberikan beasiswa,”jelas Silaban.

BPJS Ketenagakerjaan, akuinya,terkadang dianggap sama dengan BPJS kesehatan. Padahal jelas sekali perbedaannya, BPJS Ketenagakerjaan dulu namanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), beda dengan BPJS Kesehatan.

“Kita hanya khusus melindungi pekerja soal ketenagakerjaan baik formal maupun informal yang mengalami kecelakaan dan kami memiliki lembaga dan orang orang yang berbeda dengan BPJS Kesehatan,”ujarnya.

Dihadapan masyarakat Ohoi Debut,dirinya mengharapkan khususnya kepada masyarakat Ohoi Debut dan masyarakat Malra umumnya yang telah bekerja apapun itu, untuk sesegera mungkin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya untuk mengantisipasi, menjaga dan melindungi kemungkinan kemiskinan yang lebih buruk.

Sementara itu,mewakili Bupati Malra, Penjabat sementara(Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Matheus Teslattu, sampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap langkah BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini langkah yang patut diapresiasi, jika masyarakat Maluku Tenggara bisa kita lindungi dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dan bagi kami pemerintah daerah, upaya apapun itu kalau memberikan pelayanan sosial dan kesejahteraan kepada masyarakat, kami sangat mendukung,”tuturnya.

Teslattu ungkapkan, Maluku Tenggara ini untuk sektor formal tidak banyak, di sini sektor informal yang tidak menerima upah itu banyak .Ada nelayan, petani dan angka kemiskinan kita masih tinggi ,sekitar 23 persen.Semoga dengan jaminan sosial BPJS, bisa berkurang nanti,” ungkap Teslattu.

“Kami sangat berterimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memulai dari Ohoi Debut.Mudah- mudahan dari sini bisa tertular ke seluruh desa (Ohoi) di Malra. Dan dari sini, selanjutnya Pemda akan menindaklanjuti agar apabila ada rapat, pertemuan dengan kepala- kepala Ohoi, kami akan minta kesediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat disosialisasikan,”pintanya.

Teslattu mengakui, banyak masyarakat yang belum begitu paham.Kebanyakan mereka hanya tahu soal BPJS Kesehatan, karena itu menurutnya, ini adalah peluang masyarakat yang harus disikapi secara serius, karena salah satu impian pemerintah daerah yakni masyarakat dapat terlindungi dengan berbagai jaminan sosial yang telah disediakan Negara.

Sekedar tahu,program BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai bentuk terobosan untuk melayani masyarakat di pedesaan.

Pantauan INTIM NEWS,didampingi Sekda Matheus Teslattu, rombongan BPJS Ketenagakerjaan yang berkunjung antara lain, BPJS Pusat, Dewan Pengawas Ketenagakerjaan Rekson Silaban,Deputi Direktur BPJS Wilayah Sulawesi Maluku,Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Maluku Alias Muin.Hadir pula Anggota DPRD yang duduk di Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Johan Rahantoknam.Selain itu,didampingi pula oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu (KKCP) wilayah Tual-Malra, Dwi Ari Wibowo.

Tiba di Ohoi Debut, pukul 09.00 Wit, rombongan disambut dengan upacara adat dan tari panah sebagai simbol penghormatan, yang dipusatkan di Pelabuhan Penyeberangan, Ohoi Debut.

Acara diakhiri dengan penandatanganan MoU, Desa Debut sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta penyerahan secara simbolis sertifikat dan kartu kepesertaan, juga penyerahan simbolis bantuan pertanian berupa bibit bawang merah dan penyerahan cindera mata antara Pemerintah kabupaten Malra dan BPJS Ketenagakerjaan. (IN-09)