AMBON,MALUKU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) kebagian jatah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 250 orang merata pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disana.
Hal ini diungkapkan oleh Alfons Siamiloy yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten MBD kepada sejumlah wartawan,Selasa (25/09/2018) di Manise Hotel.
Menurutnya,pengusulan awal pihak pemkab ke BKN sebanyak 400 kuota,namun disetujui hanya 250 orang.Bahkan,jatah kabupaten MBD terbanyak dari 10 kabupaten dan kota lainnya di Maluku.
“Kami dapat kuota 250 orang CPNS untuk tahun 2018 ini.MBD terbanyak dan Kami pasti terima karena memang kebutuhan . Ada kekurangan pegawai di seksi atau sub bagian.Kan ada analisa jabatan dan ada analisa beban kerja.Usulan CPNS pemkab ke BKN pusat itu 400 orang tetapi disetujui 250.Bagi honorer yang memenuhi kriteria persyaratan yang ada pun, ikut tes online (CAT-red) dan jika saat tes online tidak lolos berarti dirumahkan ,”sebutnya.
Dirinya menambahkan,sekarang ini pihak Pemkab MBD tegas dan tidak asal terima honorer lagi.Karena,jika terima honorer pakai perasaan maka daerah tidak bisa maju.
“Setelah dikalkulasi,honorer lingkup pemerintah MBD itu 2700 orang.Bayangkan,honorer sebanyak itu dari sisi anggaran sudah bisa membangun sebuah kantor Bupati.Sekarang pemkab tegas ,jika terima honorer pakai perasaan maka daerah tidak bisa maju dan kami harus bisa menerapkannya dan katakan tidak untuk hal ini,”ungkapnya.
Misalnya kata Siamiloy,satu dinas 100 orang,paling 10 orang yang kerjalalu 90 orang hanya duduk-duduk terus dibayar.Apakah itu efektif ?
Diketahui,keluhan terkait honorer menjadi keluhan secara nasional karena dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia. (IN-06)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
