Perbaikan Kantor DPRD Maluku Telan Biaya Rp8 Miliar

AMBON, MALUKU– Sejak diresmikan Bulan Mei tahun 2009 lalu, kini kantor DPRD Maluku lambat laun mengalami kerusakan,akibat termakan usia. Belum lagi, bencana gempa yang menyisakan keretakan didalam gedung tersebut .

Oleh karenanya tahun 2018, Pemerintah Provinsi Maluku,dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, menganggarkan sekitar Rp7,5-8 miliar, untuk proses rehabilitasi gedung balai rakyat yang dihuni 45 Anggota Legislatif dari 11 kabupaten dan kota yang terpilih dari tujuh daerah pemilihan (dapil).

“Sementara, kami sudah menyuruh pihak ketiga dalam hal ini konsultan,untuk estimasi perbaikan keseluruhan.Baik dari atap , Air Conditioner (AC),juga ruang-ruang perlantai itu. Jadi,kemarin -kemarin mereka hitung, itu sekitar Rp7,5-8 Miliar.Ya,kalau mau perbaiki  sekaligus,tidak bisa cuma lantai 5?kalau lantai 5 itu, bocornya saja,”akui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu kepada INTIM NEWS, Kamis (26/07/2018)

Menurutnya,gedung tersebut perlu rehabilitasi secara keseluruhan.Karena, baik dari lantai 5 sampai ke lantai bawah itu,sudah mengalami kerusakan.

Sebutnya,beberapa faktor karena akibat gempa dan hujan yang terus menerus ,ada beberapa bagian yang bocor sehingga plafon-plafon banyak yang lembab. Selain itu,AC nya juga AC sentral ,tidak berfungsi sebagaimana mestinya,misalnya diruangan-ruangan.

Disinggung soal penggangaran terakomodir pada APBD atau APBD Perubahan,Usemahu mengharapkan, sekiranya bisa diakomodir pada APBD Perubahan tahun 2018 ini.

“Anggarannya menurut saya, sebaiknya diakomodir tahun 2018 ini.Saya harap di APBD Perubahan. Sebab,kalau ini dibiarkan , berarti tingkat kerusakan akan semakin bertambah terus,”ujarnya. (IN-06)