KMP Marsela Segera Masuk Lintasan Ambon – MBD

AMBON, MALUKU – Usai doking dengan rumitnya permasalahan yang dihadapi,KMP Marsela akan segera berlayar lagi dan masuk lintasan  rute Ambon ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Jaminan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Bupati MBD, Benjamin Noach kepada INTIM NEWS, Kamis (31/05/2018),di Swissbell Hotel Ambon.

“KMP Marsela akan segera beroperasi lagi dan melayari rute Ambon ke MBD dengan menyinggahi beberapa pulau disana berdasarkan rute yang ditetapkan.Solusi sementara,Kami pemerintah  kabupaten,berkomunikasi dengan beberapa pihak, bagaimana caranya  bisa dicari jalan keluar. Karena saat ini masih musim ombak, maka kita usahakan selama musim ini, kita persiapkan segala sesuatu,soal kontraknya kita tangani sekalian, supaya pas sudah ok.Jadi,usai musim ombak bulan Mei hingga Agustus ini, sudah harus berlayar kembali,”ucap Noach.

Menurutnya, direncananya pagi ini, Kamis (31/05/2018),dirinya bertemu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi,Pak Angky Papilaya,tetapi kepala dinas sementara di Jakarta,hari Sabtu baru balik ke Ambon.

Biar  komunikasi dulu dengan perhubungan provinsi   baru berbicara dengan Kepala Balai Transportasi Darat Kementerian KPP, Maluku. Jelasnya, supaya tidak terkesan melangkahi karena harus sesuai etika.

Ia tegaskan, Direktur Utama (Dirut) PD.Kalwedo,selaku pengelola KMP.Marsela yakni Billy Latulor akan dievaluasi kinerjanya

“Kita akan ganti.Kebetulan Dirutnya lagi pulang ke Tiakur,Saya suruh panggil ke Tiakur oleh Kadis Perhubungan kabupaten.Saya suruh cek ,ada masalah apa ,supaya kita cari jalan keluar,karena itu perusahaan daerah,dana daerah,dana rakyat,”bebernya.

Dirinya mengakui, memang feri itu operasionalnya agak sedikit rumit. Karena,harus melayani dan melayari dari Ambon ke MBD,dengan total pelayaran dengan musim yang agak ekstrim ,totalnya satu tahun itu 6 – 7 bulan saja berlayar.

Secara terperinci,Noach menyebutkan, pertengahan bulan Desember sampai Februari, sudah mulai ombak dan ombak besar. Berarti, dua bulan setengah.Maret pertengahan sampai April, musim laut teguh. Sementara Mei sampai Agustus,ombak lagi. September, lautan teduh lagi.

“Berarti,dia praktis berlayar efektif hanya 6 bulan dan 6 bulannya lagi istirahat.Ini memang perlu kelihaian memelihara. Karena ,uang subsidi yang diterima perusahaan oleh negara,hanya untuk operasional dan untuk bergeraknya.Kalau kapal tidak bergerak, maka tidak ada subsidi. Masa waktu tidak bergerak ini, direksi harus mencari uang membayar gaji ABK,membayar BBM,membayar biaya tambat dan lain-lain. Perlu kerja ekstra melihat ini. Saya mantan dirut dan paham betul bagaimana saya akrobat, selama 2010-2015 itu,syaratnya harus lupa kepentingan pribadi,”terangnya.

Ingatnya, Saya dulu tinggal di hotel ikut kelasnya.Karena pendapatan masih kecil , tinggal di Wisma Mulia itu, harga per kelasnya hanya Rp. 130.000 – 160.000.Kemana-mana  naik becak atau ojek,tidak pakai mobil.

“Kadang-kadang namanya Dirut pangkatnya besar ,harus pakai mobil,tapi saya tidak. Perusahaannya dirut, pendapatan cuma  Rp. 100.000, tidak mungkin belanja Rp. 200,000 dong?Ini yang mau kita lihat dan evaluasi,kalau memang direksinya tidak bisa,kita ganti.Saya pulang ini ,kita coba evaluasi lagi,”akuinya.

Dia menuturkan, nantinya dievaluasi apakah akan merevitalisasi kepengurusan BUMD nya atau kita mengajak orang lain berinvestasi bersama untuk mengelola perusahaan daerah ini. Karena memang itu harus benar-benar punya jiwa pebisnis.

“Saya merasakan itu,selama 2010-2015 ,empat tahun lebih.Waktu itu, neracanya sudah tercatat utuh,investasi tahun ke tahun naik.Awal tahun ,uangnya sekian sampai akhir tahun sudah kelihatan keuntungannya.Tetapi kemudian, terjadi kolaps lagi, karena Saya mundur,untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati saat itu,kemudian sedikit terganggu,”ingatnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Alfonsius Siamiloy,pada tanggal 21 Mei 2018 lalu katakan, ini sebenarnya sudah permanen,ada  subsidi dari pemerintah pusat .Hanya saja,  sistem manajemen yang mungkin belum baik .

“Pertama ,dirutnya Pak Wakil Benjamin Noach,tetapi pas beliau keluar,strukturnya sudah tidak permanen.Jadi ,ditunjuk lagi Plt ke Plt, akhirnya pengelolaannya tidak sebagus masanya Pak Wakil .

Sambungnya lagi, sebenarnya ,karena sudah mandiri,jadi progres BUMD bagaimana mengelola .Tetapi, namanya swasta jadi pikirnya ini kesempatan . Contohnya ,ketika dapat gaji ,dan tidak ada bantuan dari pemerintah daerah ,jadi salah mengelola.

Siamiloy mengaku, dirinya pun tidak bisa melangkahi pimpinan ,karena bukan tupoksinya.Terkecuali ,ASN yang mau didudukan dalam struktur pengurus perusahaan, karena tanggung jawab organisasi maka ia bisa bicara.karena itu wewenang pimpinan daerah.

“Saya hanya lakukan fungsi pengawasan saja, tetapi dirutnya saja ada di Ambon, sulit berkomunikasi karena jarang ke MBD,”akuinya.

Sementara itu, Anos Yeremias yang menjabat Ketua Komisi C DPRD Maluku ,pada tanggal 22 Mei lalu, ungkapkan, jalan keluar agar KMP Marsela bisa beroperasi kembali,cuma satu yaitu ditarik dari BUMD Kalwedo.

Sebab BUMD ini dalam pandangan kami sebutnya, tidak sehat lagi untuk mengelola KMP Marsela. Sementara, masyarakat membutuhkannya,apalagi disubsidi dari APBN .

“Harapan kami ,KMP Marsela bisa segera masuk ke lintasan.Kami sudah komunikasikan dengan Balai Transportasi Darat,Pak Herman Armanda,untuk ditarik dan dikelola BUMD lain ,agar segera berlayar kembali masuk lintasan.Kalau tidak ditarik,kapal itu bisa rusak dengan sendirinya.Oleh karenanya ,kapal itu harus diselamatkan demi kepentingan rakyat MBD,”harapnya.

Anggota Legislatif Asal partai Golkar dari daerah pemilihan VII, kabupaten MTB dan MBD  ini tambahkan, kalau ada tindakan penyelewengan anggaran, itu bukan ranah kami,Tetapi saya mendukung,silahkan aparat hukum melakukan tindakan.Apalagi untuk tahun 2017 sudah mengambil dana doking sekian ratus juta .mestinya dikelola dengan baik karena setiap tahun dapat subsidi dari pemerintah pusat.

Selain itu, Herman Armanda mengapresiasi langkah penyelesaian serta senang karena sudah ada titik terang karena pemkab bergerak cepat untuk selamatkan pengelolaan  KMP Marsela.

Kata dia,pempus sudah menyediakan dananya,daripada ditarik atau dikurangi anggarannya lebih efisien dicari jalan keluar agar dapat beroperasi kembali.(IN-06)