WBK Dan WBBM Sebagai Komitmen Bersama

AMBON,MALUKU – Kepala  Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Maluku, Priyadi katakan,menuju zona integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),menjadi komitmen bersama.

Ini diungkapkan oleh Priyadi,Selasa (17/04/2018) di Marina Hotel pada acara Pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku.

“Hari ini,kita deklarasi dan penandatangan piagam pencanangan menuju zona integritas WBK dan WBBM ini,sebagai komitmen bersama para pemimpin baik di tingkat wilayah maupun unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah KemenkumhamMaluku untuk mewujudkan WBK dan WBBM,”tutur Priyadi.

Dirinya menuturkan,birokrasi cepat,tepat dan anti korupsi menuju WBK dan WBBM menjadi isu strategis Kanwil Kemenkumham Maluku.

Menurutnya, sejak tahun 2016 ,Kemenkumham telah berkomitmen dengan membangun zona integritas ini.

“Dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 tersebut ,kami mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Irjen selama empat kali,”sebutnya.

Tahun 2018 ini sebut Priyadi ,Kemenkumham Maluku mengusulkan empat Unit Pelaksana Teknis untuk meraih predikat  WBK dan WBBM.Sembari berharap,dari lingkungan kantor tersebut nantinya akan terpilih satu atau dua unit pelaksana teknis yang ditetapkan sebagai unit kategori wilayah bebas korupsi.

” Kami berharap ke depan seluruh unit pelaksana teknis di Maluku memenuhi syarat sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM sehingga pelayanan prima dapat terwujud dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari negara,”harapnya.

Ditambahkan oleh Priyadi,kegiatan pencanangan ini sengaja dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak,khususnya masyarakat dapat memantau,mengawal,mengawasi,sekaligus berperan serta dalam ikut mendorong , memperkuat dan mewujudkan program pembangunan khususnya pelayanan publik.

Diketahui,empat unit pelaksana teknis yang diusulkan oleh Kemenkumham Maluku yakni Lapas kelas II Ambon,Lapas Kelas II Piru ,Kantor Keimigrasian   Ambon dan  Tual .

Selain itu,diikuti oleh 173  pegawai baru golongan II serta dihadiri oleh Haru Tamtomo, Staf Ahli pada Kementerian Hukum dan HAM RI bidang Penguatan Reformasi Birokrasi. Juga, perwakilan dari Polda Maluku,Pangdam XVI Pattimura,Lantamal IX Ambon,Kejaksaan Tinggi,Pengadilan Tinggi Maluku,Kejari Ambon,BNN Maluku ,Ombudsman serta perwakilan tokoh masyarakat Maluku,Forkopimda dan LSM.

Adapun tema yang diusung yakni,’Perkokoh E-Gov pasti good governance’ . (IN-06)