Malra,Maluku- Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Semy Risambessy, menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar dapat memprioritaskan Program, tidak lagi berdasarkan fungsi, melainkan program prioritas yang ditetapkan oleh Bupati, melalui pertimbangan isu-isu strategis yang ada di daerah.
Hal ini disampaikannya saat membuka, Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2018. Dan Pra Musrenbang 2019. Guna malaksanakan Forum Gabungan Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Acara Forum Gabungan Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan di Grand Vilia Hotel, (19/3/2018). Dengan tema, Melanjutkan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemantapan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
Dikatakannya, Prioritas dan Program Prioritas Daerah yang ditetapkan, akan mendorong peningkatan dari sisi penganggaran.
“Dalam kaitan dengan pengalokasian anggaran untuk Tahun 2019, anggaran daerah, yang diperoleh dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya, telah diatur pengalokasiannya secara ketat melalui regulasi nasional dengan pembagian 10 persen untuk kesehatan, 20 Persen untuk pendidikan dan 25 persen untuk Infrastruktur, sehingga kapasitas keuangan kita untuk pembiayaan urusan lainnya,tersisa kurang lebih 45 persen.” Ujar Risambessy.
“Dengan demikian, dalam upaya untuk menangani persoalan pembangunan daerah, sangat ditentukan oleh pemilahan yang seksama terhadap kebutuhan yang mendesak dan prioritas, sehingga diharapkan anggaran kita yang terbatas ini, dalam realisasinya akan benar-benar efektif dan diharapkan menyentuh kebutuhan masyarakat.”Ungkapnya.
Dikatakannya, Tema Sentral Pembangunan Daerah Tahun 2019, yakni, Melanjutkan Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemantapan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
“Dari isu isu pembangunan tersebut, juga ditetapkan 12 Prioritas Utama Pembangunan Daerah, yaitu: Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Peningkatan Produktivitas Perikanan, Pengelolaan Pariwisata, Reformasi Birokrasi, Penguatan Pangan local, Perluasan Kesempatan Berusaha, Penataan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Demokrasi, Ketantraman dan Ketertiban Umum.” Ungkap Risambessy.
“Gambaran capaian dan target makro pembangunan daerah diantaranya, capaian tahun 2016 sebesar 64,20 persen diharapkan meningkat menjadi 66,10 persen di tahun 2019. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,00, persen sampai dengan 6,25 persen, dan angka kemiskinan dari persentase 24,81 persen di tahun 2016 ditargetkan turun menjadi 21,18 persen di tahun 2019.” Harap Risambessy.
Dikatakanya, Perencanaan tahun 2019 yang dilakukan tahun ini, mendapatkan dukungan SIMDA Perencanaan yang dikembangkan oleh BPKP, RI, yang mana dengan penerapan SIMDA perencanaan kita akan lebih terintegrasi dan tersinergi dengan perencanaan provinsi maupun nasional.
“Dengan demikian setiap tahapan pembangunan dari perencanaan sampai dengan evaluasi akan lebih mudah dikontrol serta meminimalisir terjadinya pendobelan anggaran untuk suatu sasaran.” Harapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda serta Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi, Para Camat, Rat dan Orang Kay, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, Delegasi Kecamatan serta segenap peserta Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Malra.( IN-09).
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
