Keliobas Bagikan Kartu Asuransi Nelayan

Bula,Maluku- Bupati Seram Bagian Timur (SBT) secara resmi menyerahkan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan kepada sejumlah nelayan dikabupaten SBT. Penyerahan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan diterima secara simbolis oleh perwakilan nelayan pada kegiatan Temu Lapang Kelompok Tani dan Nelayan SOLID Kecamatan Seram Timur Tahun 2018 yang digelar dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di tanjung Maar dusun Maar, desa Kilwaru kecamatan Seram Timur pada Rabu, (7/3/2018).

“Kartu nelayan ini adalah identitas atau pengakuan Pemerintah terhadap nelayan dan kartu nelayan ini manfaatnya cukup besar. Kartu nelayan ini akan diikuti oleh kartu asuransi nelayan. Kartu asuransi itu nantinya setiap masyarakat pemegang kartu itu dapat menerima santunan kecelakaan laut akibat penangkapan ikan, “ungkap Keliobas.

Dikatakan, besaran santunan akibat kecelakaan yang dialami saat melakukan penangkapan bervariasi mulai dari angka Rp.200.000.000 (Dua ratus juta) hingga Rp.20.000.000 (Dua puluh juta) tergantung kecelakaan yang diderita akibat pengkapan ikan.

“Untuk yang meninggal itu 200juta, yang cacat itu 100juta dan luka ringan (pengobatan) 20juta cukup besar. Kemudian untuk pemegang kartu asuransi nelayan akan menerima santunan kecelakaan akibat bukan saja untuk penangkapan tapi didarat itu 160 juta untuk yang meninggal dan yang cacat 100 juta dan yang luka 20 juta, “jelas dia.

Menurut Keliobas, penerbitan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan merupakan bentuk kepedulian Pemerintah kepada masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, penerbitan kartu ini juga untuk mendorong peningkatan sektor perikanan terutama untuk daerah-daerah yang dianggap layak untuk didorong.

“Saya berharap pembagiannya kita tidak melihat dari sisi pemerataan saja tapi harus dilihat nelayan yang berhak memiliki kartu ini. Tidak boleh diberikan asal-asal saja, masyarakat yang profesinya nelayan itu yang harus didorong kesana, “harap bupati Keliobas.

Sementara itu, kepala dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten SBT, Ramly Sibualamo mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan dan asuransi nelayan yakni memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nelayan (sudah masuk dalam database Direktorat Kenelayanan) dan Nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi serta Nelayan berusia 17-65 tahun dan nelayan yang memiliki tabungan yang masih aktif.

“Dari situ kita tindak-lanjut dengan kartu nelayan setelah itu kita ajukan untuk dapatkan kartu asuransi. Sofwarenya ada di Ambon, kita kirim secara kolektif nanti lewat dinas perikanan provinsi Maluku mereka sampaikan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan supaya teregistrasi nanti prosesnya dapat kartu nelayan dan kartu asuransi, “jelas Sibualamo.

“Kita sudah cetak kurang lebih 1.225 kartu, itu kita proses mulai dari tahun 2016. Kenapa baru sedikit karna kita terkenadala akibat banyak nelayan yang belum punya KTP. Kita sudah Kordinasi dengan Capil supaya nelayan cepat memiliki KTP. Dari KTP itu baru kita bisa proses itu, “ungkapnya.

Kata dia, selain menjadi asuransi jiwa, pemegang kartu nelayan juga sangat bermanfaat bagi nelayan sendiri. Ini karena sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk pembagian bantuan perikanan diberikan kepada nelayan pemegang kartu nelayan.

“Kalau acuan juknis dari pusat itu untuk pembagian bantuan-bantuan perikanan baik dari pusat maupun provinsi, salah satu kriterianya untuk mendapatkan bantuan harus punya kartu nelayan, “katanya.

Menurut Sibualamo, dinas Kelautan dan Perikanan SBT sendiri hingga kini belum bisa mematok terget penerbitan kartu nelayan dan asuransi. Ini lantaran kartu tanda penduduk yang menjadi syarat utama yang harus dimiliki nelayan masih sangat terbatas.

“Target kita itu tergantung dari KTP yang masuk, ada perkembangan kartu itu sudah diganti namanya menjadi kartu KUSUKA tapi sama. Kita sudah turunkan tim untuk melalukan pendataan, tapi masih banyak yang belum punya identitas. Jadi harus punya KTP yang identitas jelas tertulis pekerjaan sebagai nelayan, “ujar dia. (IN-17)