Kapolda Maluku Tegaskan Netralisasi Anggota Polri di Pilkada

Ambon,Maluku-Mengawali kerjanya selaku pimpinan baru di Polda Maluku, Brigjen Pol Andap Budi Revianto,S.I.K, mengajak semua pemangku jabatan (Stake Holder) di Maluku untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.

“Saya merasa senang dan banggga diberi amanah selaku Kapolda Maluku yang baru. Mungkin didalam dinamika tugas kedepan tentu kita harus mewujudkan Maluku yang aman,kondusif dan lancar semua tidak terlepas dari peranan Jurnalis. Di dalam dinamika juga saya telah memerintahkan Direktur Operasional yaitu Para Kapolres  memberikan akses sepenuhnya kepada Wartawan. Artinya ketika teman-teman Wartawan  minta Informasi agar segera disampaikan yang mungkin dalam istilah Wartawan 5 W 1H atau dalam Kepoisian Z RD,” tutur Jenderal bepangkat satu bintas emas, kepada Wartawan dalam rilisnya, diruangan Rupatama, Brimob Polda Maluku, di Lapngan Letkol Pur CH Tahapary,Selasa (20/3/2018).

Dikatakan, kebijakan dan strategi di Polda Maluku tentunya berbicara tentang suistinable progress (Keberlanjutan Program) sebagimana yang telah di programkan oleh Kapolri, dalam program Promoter (Profesional ,modern dan terpercaya). Untuk menjadi terpercaya, Polda Maluku harus Profesional.

Professional berarti  mampu secara professional menjalankan profesinya. Moderen berarti  adanya peningkatana data yang berbasis IT.

“ Kedepan mari kita kerja sama yang baik. Untuk itu diharapkan kepada rekan-rekan Wartawan adanya kerja sama dalam memsukseskan pelaksanaan Pilkada di Maluku sebagimana yang tertuang dalam istilah Fox Day, Fox Popular.(Suara Rakyat, Suara Tuhan). Slogan Polda Maluku yaitu Salawaku emarina (Mengamankan Maluku), jadi dalam konteks sehari-hari Kita dihadapkan dengan 4 kejahatan, Kejahatan Konfensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi termasuk juga kejahatan yang merugikan kekayaan negara (illegal fising, illegal login, illegal traning),” ungkap Kapolda Maluku

Dijelaskannya, saat ini juga Polda Maluku ada dalam Operasi Mantap Praja (Pengamanan Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota), pengamanan perayaan Paskah,  dan bulan Juni akan melaksanakan Operasi Ketupat, dan bulan Agustus Polda Maluku akan melaksanakan pengamanan Pilpres,  sebagaimana  yang telah terprogram sesuai dengan agenda statis dan dinamis Polri. Artinya dengan sumber daya yang ada (Man,Matrial dan Money,Mental ) yang ditentukan Polri akan bekerja sama dengan TNI, dan Masyarakat (Tokoh agama,Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita) sebagai Stake holder dan pemangku kebijakan dalam mewujudkan Pilkda yang aman dan kondusif.

“Berbicara  damai dan kondusif, tidak terlepas pisahkan dari adanya peranan Media. Berbicara soal mekanisme Pilkada, ada Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada itu sendiri. Ada Penyelenggara Pemilu dan Pengawasan Pemilu. Berbicara soal status peranan Polri di Pilkada. Telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun  2002 tentang Kepolisian RI, dimana Polisi tidak mempunyai hak Politik. Berbicara soal netralitias, adanya panitia Pengawas dan  berbicara soal netralitas Polri, penegasan saya Polri tidak mempunyai hak  Politik,”Tandasnya. (IN-07)