Seram Bagian Barat

Larangan Membangun Hingga Penebangan Kelapa Di Dusun Resetlemen P.Osi SBB

SBB,Maluku- Pasca pelarangan membangun kepada masyarakat Dusun Resetlement Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat yang dilakukan Pjs Raja Negeri Piru beserta staf dan diback up oleh aparat keamanan, menuai protes masyarakat Dusun Resetlemen Pulau Osi.

Atas dasar itu,  masyarakat Resetlemen Pulau Osi  menggelar pertemuan di Balai Dusun. Masyarakat mengecam keras aksi tersebut. Saat memimpin rapat dihadapan ratusan masyarakat, Minggu (17/2/2018) di Balai Desa Resetlement Pulau Osi, Desa Eti, Kec Serbar, Kab SBB, Pjs Kadus Resetlement Pulau Osi, Yesayas Pelapory menyesalkan tindakan  pemotongan puluhan pohon kelapa yang baru ditanam oleh pihak negeri Piru.

Stop 4

Dikatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Negeri Piru, Polsek Seram Barat dalam rangka menanyakan kebijakan Negeri Piru atas penguasaan tanah di Resetlement Pulau Osi.

Sementara, Tokoh Pemuda Resetlement Pulau Osi, Yusuf Letsoin menyayangkan larangan membangun dan penebangan pohon Kelapa yang dilakukan oleh pihak Desa Piru yang didampingi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas Polsek Piru.

“Masyarakat sangat menyayangkan langkah Babinsa, Raja Piru dan Babinkamtibmas kemarin sekitar 11.30 WIT, saat masyarakat melakukan Sholat Jumat, Babinsa dan anggota Polsek mendampingi masyarakat (Diduga masyarakat Piru) merusak tanaman masyarakat Dusun Resetlement Pulau Osi,” ujarnya.

Stop

Menurutnya, beberapa fakta dalam bermasyarakat sudah berkaitan dengan transmigrasi (Resetlement pulau Osi) tidak perlu diperdebatkan, karena yang namanya transmigrasi soal status tanah sudah selesaikan oleh pemerintah Bankdes tingkat II maupun Propinsi.

Dikatakan, pertemuan masyarakat Dusun Resetlement Pulau Osi terkait dengan penyegelan rumah yang baru dibangun masyarakat oleh Pemerintah Negeri Piru harusnya dilalui melalui jalan damai dan musyawarah.

“Klaim sepihak dari Negeri Piru dipimpin pejabat Negeri Piru dan staf Negeri, membuat larangan membangun, yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik petuanan Negeri Piru harus diperjelas. Beberapa tanaman kelapa milik La Husein alias Uceng (5 pohon), La Joko (42 pohon) dan La Hallo (15 pohon/masyarakat Pelita Jaya), sedangkan kayu jenis Lassy balok ukuran (6cm X 12cm) sebanyak 2 meter Kubik dan papan sekitar 1 Meter kubik, Milik La Saha. Saat ini, sekitar 10 rumah dan rencana membangun pondasi rumah yang dilarang, yaitu rencana pembangunan Sekretariat PKB, dibeli dari kebun milik La Aluwane Siolimbona. Rumah milik Hi La Pouw untuk stop membangun, Pondasi menuju Jembatan Kawa Lama milik Zainal Tomia. Sementara, hasil penelusuran media ini Resetlement Pulau Osi pindah tahun 1982 tahap I, dan 1983 tahap II, ” Jelasnya.

Stop 5

Perpindahan atau Transmigrasi ini dilatarbelakangi hasil riset UGM bahwa Pulau Osi pada tahun 1984 akan tenggelam, sehingga masyarakat Pulau Osi harus diungsikan ke daratan Resetlement Pulau Osi. Hal ini pernah terjadi gejolak pada saat Pemda SBB akan membangun TPSA Tahun 2014-2015 ditolak oleh masyarakat Resetlement Pulau Osi.

Pembebasan lahan transmigrasi Pulau Osi terinformasi seluas beberapa ratus hekto are, namun pesatnya perkembangan penduduk mengakibatkan masyarakat membangun mengikuti jalan Trans Seram Taniwel. Seyogyanya pembangunan menuju ke arah pegunungan atau ke pantai sesuai dengan peta blok yang telah dimiliki masyarakat. (IN-14/JSY)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top