Komisi D Minta Dinsos Beri PKH Sesuai Kondisi Ril Di Lapangan

AMBON, MALUKU — Dalam rapat kerja bersama mitra, sebagai persiapan agenda pengawasan, Komisi D DPRD Maluku meminta kepada Dinas Sosial Provinsi untuk melaksanakan programnya kepada masyarakat secara baik. Program yang dimaskud antara lain pemberian bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga tidak mampu, harus sesuai dengan kondisi ril dilapangan.

“Dinas sosial inikan, mengelola dana APBD sekitar Rp 3 miliar lebih. Kemudian APBN untuk dana PKH. Sehingga diharapkan agar mereka lebih konsen terhadap masalah sosial di Provinsi ini. Harus benar benar sesuai dengan kondisi dilapangan,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadiyah Uluputty, Selasa (20/02/2018).

Jelasnya, sesuai penyampaian dinas sosial,Maluku tahun ini akan menerima dana PKH dari APBN begitu besar, dengan jumlah totalnya seratus persen lebih dari tahun kemarin. Itu artinya, dua kali lipat anggaran. Adanya dana tersebut, maka masalah sosial harus bisa diselesaikan, sesuai dengan programnya.

“Kita berharap bantuan PKH seratus persen untuk Maluku tahun ini bisa membantu masyarakat. Karena ini dana APBN yang cukup besar untuk itu, harus ada pendampingan dari sisi evaluasi maupun monitoring dengan melihat pembagiannya harus sesuai. Terutama pendamping, dia harus aktif dilapangan, ” jelas Uluputty.

Dirinya menerangkan, selain PKH, ada juga dana dekon, yang diperuntukan untuk merahabilitasi fakir miskin, baik ditingkat kota maupun pedesaan, harus dimaksimalkan dengan baik. Karena selain rehabilitasi para penyandang disabilitas, juga pemberdayaan keluarga dan masyarakat harus dilakukan.

Mengulangi apa yang disampaikan oleh Dinas Sosial dalam pertemuan itu, bahwa semua program telah dilakukan dengan baik. Namun, komisi akan mengadakan pengecekan langsung ke masyarakat terutama penyandang disabilitas, pada saat melakukan pengawasan di sebelas kabupaten/ kota nanti.

“ Yang jelas ,sesuai laporan mereka bahwa program tersebut telah dilakukan, Terutama rehabilitasi penyandang disabilitas yang sudah lanjut usia. Nah ,kami akan memantau ini, saat melakukan pengawasan, guna memastikan kebenarannya,” tegas Saadiyah.

Salah satu Srikandi asal Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dari dapil Maluku Tengah ini, menambahkan, Dinsos ke depan harus mengutamakan program yang lebih kepada kebutuhan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Dimana, selain upaya penyandang disabilitas lansia, korban bencana alam juga ditangani secara serius.

Uluputty menambahkan, Dinsos melalui tim pendampingnnya, harus jeli dalam melihat masalah sosial yang terjadi di masing-masing kabupaten /kota. Ini penting, karena untuk masalah bantuan sosial pemberdayaan masyarakat beda-beda untuk setiap kabupaten.

“Saya kira harus dilakukan pendataan secara perpetakan. Dengan begitu maka, diketahui setiap Kabupaten/Kota kebutuhannya apa saja yang bisa diberdayakan. Makanya perlu ada koordinasi dengan mitra-mitra yang lain,” pungkasnya.

Selain Dinsos, diketahui Komisi D raker bersama juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. (IN-06)