Gubernur Maluku Buka Rakerda Di Desa Ngafan, Elat Kei-Besar Malra

Malra, Maluku-  “Rapat Kerja Daerah saat ini merupakan Rakerda Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang ke-9 Kabupaten dan telah kita Ialui bersama, kita singgahi pulau-pulau yang mungkin bagi sebagian besar dari kita baru pertama kali berkunjung, untuk bertemu Iangsung dengan masyarakatnya. kita datangi kecamatan dan desa-desa yang mungkin tidak pernah terbayang di benak kita sebelumnya. Itulah manifestasi kesatuan kerangka berpikir kita yang pro rakyat, satu visi terus bersama membangun negeri ini hingga ke pelosok,” Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaf, saat membuka Rapat Kerja Daerah beserta seluruh OPD Provinsi Maluku, Di desa Ngafan, Elat Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, (Malra). Selasa, (1/2/2018).

Di kesempatan itu Gubernur mengatakan, Pembangunan akan terus dilanjutkan. Untuk itu catatan penting kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) agar dapat meningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku.

Baginya, ada empat poin penting yang mesti disikpi dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

“Pertumbuhan ekonomi kita befluktuatif terhadap target rencana namun pencapaiannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional Angka kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 18, 29 persen dengan trend yang semakin membaik di Iain pihak trend angka pengangguran masih belum stabil. Hal ini wajib menjadi perhatian kita semua, bagaimana menciptakan pembangunan yang Iebih berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.

Periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJMD) 2024 – 2019 tengah memasuki tahapan akhir. Untuk itu pihaknya meminta seluruh pimpinan OPD untuk melakukan inovasi dalam rangka akselarasi pencapaian target-target sektoral yang tentunya berkontribusi terhadap pencapaian target utama pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD.

“Kita telah menandatangani kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dan upaya kita untuk menghadirkan clean government atau pemerintahan yang bersih dari korupsi.  Karenanya, saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil dapat diwujudnyatakan dengan Iaporan keuangan yang berkualitas handal dan tepat waktu.” Tutup Assagaf. (IN-09).