GMKI Serukan Lawan Politik Uang Juga Politisasi Suku dan Agama

AMBON,MALUKU- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, tegaskan dan menyerukan masyarakat Maluku pentingnya melawan politik uang serta politisasi suku dan agama dalam perhelatan Pilkada 2018.

Disebutkan dalam releasenya, Kamis (08/02/2018),memasuki tahun politik, ruang-ruang publik, dipenuhi dengan informasi dan berita tentang jagoan masing-masing, baik partai ataupun figur tertentu. Salah satu yang dikuatirkan dalam ribut-ribut politik ini adalah, politisasi suku dan agama. Persoalan radikalisme, persekusi, ujaran kebencian, dan informasi hoax saat ini ,menjadi makanan masyarakat Maluku sehari-hari.

Ketua Cabang GMKI Ambon, Sony Alfred Lodar menyampaikan, politisasi suku dan agama kemudian membuat rakyat Maluku lupa membicarakan tentang persoalan besar yakni, kasus korupsi yang justru menjerat para pemimpin-pemimpin daerah yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam meniadakan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Kita terperdaya dengan politisasi suku dan agama.Kemudian ,suara kita diarahkan untuk memilih calon kepala daerah ataupun anggota legislatif yang tidak memiliki kapasitas. Kita tidak toleran dengan perbedaan agama di dalam politik tapi cenderung membiarkan bahkan menunggu adanya politik uang di dalam proses pemilu. Kita ribut dengan politisasi suku dan agama, namun bersorak dengan adanya politik uang,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat jangan tertipu dengan politisasi suku dan agama serta tidak terperdaya dengan politik uang.

“Masyarakat Maluku harus cerdas dalam berpolitik sehingga, mendukung tumbuhnya kehidupan demokrasi yang diidamkan. Masyarakat yang cerdas dan berintegritas akan memilih pemimpin yang cerdas dan berintegritas,” ujar lulusan UKIM ini.

“Kepala daerah dan anggota legislatif yang terpilih dengan cara yang baik dan berintegritas, tidak akan punya utang atau janji politik kepada orang-orang yang memberikan dana politik kepadanya. Pada akhirnya, mereka yang terpilih dengan cara yang baik dan berintegritas akan dapat memenuhi sumpah pelayanannya yakni, memberikan yang terbaik bagi rakyat serta tidak perlu korupsi untuk mengganti biaya kampanye,” tandasnya.

Dalam hal yang sama, secara terpisah, juga disampaikan oleh Sekretaris Cabang GMKI Ambon, Charesty Alfin Souisa bahwa, pendidikan politik harus dilakukan bagi masyarakat.

“GMKI berencana untuk mengadakan pendidikan politik dan pemilu cerdas menjelang pesta demokrasi. Ini menjadi salah satu cara kita untuk melawan politisasi suku dan agama serta politi uang,” ungkap orang nomor dua di GMKI Cabang Ambon.

Lanjutnya, Kami juga meminta agar lembaga-lembaga masyarakat turut berperan aktif melakukan pembinaan dan pelatihan politik kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partai politik harus mendidik kader-kader partainya agar memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, kejujuran, dan rasa nasionalisme yang kuat sehingga tidak membedakan suku, agama, gender, dan golongan. Partai politik harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan menolak politik uang.

Tahun 2018 ini ajaknya, pemerintah daerah harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, nelayan dan tani.

“Selain melakukan pembangunan infrastruktur, harus dilakukan juga pembangunan sumberdaya manusia, yakni melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Anggaran kesehatan dan pendidikan tidak hanya diperbesar namun juga diawasi penggunaannya agar tepat sasaran dan pelaksanaannya,” paparnya .

Souisa menyampaikan, lapangan pekerjaan harus dibuka dan masyarakat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerjanya.

“Pemerintah memberikan kesempatan bagi investor untuk membuka lahan pertanian, peternakan dan pariwisata, namun kurang memikirkan bagaimana masyarakat di berbagai Desa juga dapat mengelola lahannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujar lulusan Unpatti , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi PPKN ini.

Ungkapnya, hati-hati karena masyarakat desa yang kebanyakan adalah tani ataupun nelayan, ditakutkan 10 atau 20 tahun mendatang menjadi penonton di atas tanah airnya sendiri.

Tambahnya, GMKI menyerukan perlunya pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk mewujudkan kedaulatan desa, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan.Harapan dan mimpi besar dari kedua sosok pimpinan organisasi GMKI Cabang Ambon ini, semoga dalam perhelatan politik 2018 ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berani, integritas, tidak korupsi dan mempunyai idealis mencintai Maluku lebih dari apa pun. (IN-06)