Edison Betaubun Ungkap Apa yang Disampaikan Dalam Orasi Politiknya Adalah Fakta yang Tak Harus Ditutupi

AMBON,MALUKU – Disela-sela kehadirannya pada acara peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dan desa/negeri di The Natsepa Hotel, Jumat (23/02/2018),Edison Betaubun tegaskan Apa yang dikatakan dalam orasi Politiknya adalah fakta yang tak harus ditutupi.

“Saya warga GPM,apa yang Saya sampaikan itu adalah sebuah fakta kebenaran bukan cerita kewel (bukan cerita bohong-red). Justru, mereka yang sengaja membuat isu-isu dalam berita yang tidak sesuai, akan Saya proses secara hukum. Mereka harus tahu bahwa Saya Anggota DPR RI , punya hak imunitas dalam Undang-Undang, maka jangan bicara sembarangan,” tegas Ebet, panggilan akrab Legislator Dapil Maluku dari partai Golkar ini.

Dirinya berharap, Bawaslu akan memanggilnya hingga akan membeberkan semua interpertasi miring pihak yang menanggapinya sabagai Isu SARA.

“Yang Saya jelaskan kemarin itukan fakta, adanya kesepakatan Malino, kalau gubernur itu sudah dua periode Kristen maka, dua periode harus Muslim. Terkait pernyataan Saya tentang dukungan Ketua Sinode itu, tidak perlu Saya jawab, silahkan kalian tanya saja kepada Ketua Sinode. Begitu juga dengan pernyataan dari GMKI yang tidak masuk akal itu, Saya tegaskan kepada mereka, kalau Saya ini juga adalah aktivis GMKI dari awal,”tandasnya.

Disinggung soal pernyataan jabatan Sekda yang akan diberikan kepada warga GPM , sehingga muncul ketersinggungan dari rakyat GPM, lantaran menilai Betaubun telah menyeret agama dalam politik praktis, dia mengatakan, hal itu terjadi karena penilaian miring sebagian pihak .

“Kenapa Saya bilang gubernurnya Islam yang terpilih. Saya kan minta supaya Sekdanya itu GMP dong? salahnya dimana? salah Saya dimana, dan kalau ada yang mengatakan itu semua, merupakan bentuk untuk menyeret gereja dalam kepentingan politik.Saya tegaskan, mereka semua yang ngomong itu merupakan pendukung kandidat lain, dan bukan karena bicara berdasarkan sebuah kenyataan,”ujarnya.

Ditanyai lagi mengenai jabatan Sekda merupakan jabatan dari birokrasi dan bukan jabatan objek politik, dia menegaskan,itu adalah fakta yang dirinya kemukakan.

“Justru itu kalian wartawan harus muat berita yang masuk akal. Jaman dulu pak Karel gubernur, wakilnya Islam dan sekdanya Katolik, kenapa begitu? supaya kalian tahu ada keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan kebersamaan di Maluku ini,”paparnya.

Sebab menurutnya, yang Ia sampaikan itu merupakan kenyataan.

“Kalau sampai Saya menyampaikan itu tidak betul, pasti Ketua Sinode sudah buat tanggapan kan? tapi Ketua Sinode tidak menanggapi ini, sebab kalau ditanggapi nanti orang- orang yang tidak tahu apa-apa akan membuat masalah. Jadi ,kalau mau bicara GPM , lalu kalau mereka berbicara tentang kenapa Saya minta Sekda orang GPM. Dan kalau Gubernur Muslim, Saya minta sekda GPM, apakah itu salah, “herannya.

Disinggung lagi terkait perjanjian Malino, dirinya tegaskan, agar perjanjian Malino harus diketahui semua elemen masyarakat.

“Makanya suruh mereka baca dulu kesepakatan Malino. Jangan cuma dengar- dengar cerita. Dan untuk kali ini, mau Assagaff atau Murad mereka tetap menang, Kalau sudah periode berikut baru Muslim jangan maju, kasih kesempatan buat yang Kristen,”pungkasnya. (IN-06)