Ada Mata Rantai yang Memiskinkan Maluku

Ambon,Maluku- Persoalan kemiskinan di Maluku yang dikaitkan dengan kegagalan Gubernur Maluku ,Said Assegaf dalam memimpin negeri ini, mendapat sanggahan keras dari Anggota Legislatif (Aleg) partai Golkar, Anos Jermias.

Jermias yang ditemui usai dialog yang diselenggarakan DPD AMPI Kota Ambon, (15/2/2018) lalu menyebut ada mata rantai yang memiskinkan Maluku. Tudingan itu bukan hanya dialamatkan kepada Gubernur Maluku, namun baginya beberapa pihak juga mempunyai kontribusi atas gagalnya kesejahteraan di Maluku.

“Sebagai kader Golkar, Beta mau bilang tudingan itu salah sasaran, masa semua terlibat dari masalah anggaran kok Gubernur yang disalahkan saat Maluku disebut miskin “ jelas Jermias.

Dia bahkan menegaskan “Kemiskinan” di Maluku salah satunya bersumber dari para legislator Maluku yang duduk di rumah rakyat karang panjang Ambon.

“Menjadi tanggung jawab 44 anggota DPRD Maluku pasalnya semua program-program pemberdayaan masyarakat juga dibahas dan digodok di DPRD Maluku,sehingga semua (para anggota DPRD) terlibat dalam masalah anggaran, sementara tugas Gubernur hanya mengekesekusi program- program yang telah disetujui oleh DPRD Maluku ,” tandasnya.

Tak hanya Legislator Maluku, tudingan tingginya angka kemiskinan di Maluku juga akibat kebijakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Diungkapkan Anos, Provinsi Maluku sengaja dimiskinkan karena regulasi wilayah teritorial laut hanya 12 Mil sementara wilayah yang sering menjadi lokasi penangkapan ikan (Fishing Ground) yang karena banyak sumber ikannya adalah di luar 12 Mil.

“ Misalnya di Kepulauan Aru banyak kapal-kapal asing masuk dan menangkap ikan di sana, tanpa memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sana, beta punya video lengkap. sengaja Beta data dan abadikan karena Beta ingin tahu, kenapa dibilang miskin karena kabupaten (kepulauan Aru) termiskin no dua di Maluku setelah MBD ” ungkap Anos.

“Yang sering terjadi di kabupaten adalah, Bupati perintah diri sendiri, jarang turun ke masyarakat, hanya turun ke masyarakat hanya pada waktu mau kampanye, hambur sana , hambur sini janji sana janji sini tetapi akhirnya semuanya hanya uap, dan kosong belaka” kritik Anos.

Bahkan dinas teknis di Kabupaten pun tak luput dari kritikannya, pasalnya menurut pengamatan pria asal MDB ini, dinas – dinas teknis di kabupaten belum dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerahnya.

“Sampai hari ini Beta juga seng tau apa yang telah dikerjakan oleh Dinas Perikanan di Kabupaten- Kebupaten terhadap pembudi budi- dayaan rumput laut, karena sampai sekarang saya temui ada banyak komoditi rumput laut yang tertahan, tidak terjual, sebenarnya dinas dinas itu bisa kerja kaseng, jangan hanya kalau mau ke Jakarta semuanya beramai- ramai mangurebe, tetapi turun ke Kecamatan untuk meninjau masyarakat malas ” kritiknya. (IN-01/NK)