Sharief Hadler : Kami Minta BPK Membuka Diri

AMBON,MALUKU – Wakil Walikota (Wawali) Ambon Sharief Hadler menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku agar lebih membuka diri untuk mengkonsultasikan temuan- temuan. Hal ini diungkapkannya disela-sela kegiatan BPK Mendengar, dalam rangka HUT Ke-71 BPK RI yang terselenggara di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku, Selasa (16/01/2018).

 “BPK Kami harapkan ,bukan sebagai lembaga pemeriksa saja, tapi sebagai konsultan. Kami minta BPK membuka diri, untuk konsultasikan temuan-temuan. Kami akui, Pemkot masih WDP karena masih terkendala penataan aset daerah serta pengelolaan dana BOS belum sesuai dengan harapan,”ungkap Wawali.

Dirinya mengaku, keinginan untuk memperbaiki kekurangan kami terutama aset dan dana Bos. Kalau dana Bos soal administrasi. Tapi, soal aset 3 tahun berturut-turut masih  terus ditata dengan baik pengelolaannya.

“Kami berharap dengan perombakan birokrasi terakhir, bisa tingkatkan kinerja keuangan sehingga kekurangan yang dialami Pemkot bisa dieliminir. Kami sadari dalam tugas-tugas pemeriksaan, pasti ada saling mempersalahkan. Kami bertekad untuk membenahi melalui pembenahan Aparatur pemerintah,”harapnya.

Tambahnya, Pemkot akan selalu berkonsultasi dengan BPK. Dan,kiranya BPK  membuka diri untuk membantu menyelesaikan temuan-temuan yang ada. Juga,BPK lakukan pembinaan selain pemeriksaan. Saat ini,Pemkot sedang membenahi aset.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Maluku  Ade Iwan Ruswana,SE,MM,Ak katakan,melalui kegiatan ini kami ingin mendengar dari stakeholder, paling tidak introspeksi  diri untuk memperbaiki ke depan .

“Kami ingin mendengar langsung dari stakeholder. Makanya, tadi Saya selalu menegaskan bahwa kalau bisa masukan-masukan real untuk perbaikan Kami ,kalau bisa yang pedas-pedas .Saya kira puja dan puji justru tidak perlu .Yang perlu justru adalah masukan-masukan,”jelasnya.

Sambungnya,tadi Kami dapat beberapa masukan yang tentunya ini menjadi kebijakan-kebijakan Kami juga terhadap auditor dan dari arena ini juga sebagai kendali juga kepada auditor.

Ada beberapa masukan yang berbobot dari provinsi Maluku ada juga dari aparat penegak hukum dari teman-teman DPRD ,cuma memang mungkin banyak hal lagi yang mestinya diusulkan.tetapi saya kira sudah cukup baklnyak juga.bisa perbaikan.

“Poinnya BPK Maluku bagaimana bisa  mengawal atau memberikan syarat pembinaan bagaimana masing-masing pemda itu bisa meningkatkan pengelolaan keuangan,”jelasnya.

Diketahui,turut mendamping Kepala Perwakilan BPK Maluku yakni,Kepala Sekretariat Perwakilan Arif Rahmansyah,SE,MAB,Ak,CA , Kepala Subauditoriat I Lukman Hakim ,S.ST,Ak , Kepala Subaditoriat II Lukman Rudianto Lumbantobing,SE,MAcc,Ak,CA , Kepala Subbagian Hukum Asdian Samsul Arifin,SH,MH,CGAP,CFE.

Selain itu,dari unsur pemerintah hadir Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua,para Wakil Bupati dan pimpinan DPRD dari beberapa Kabupaten kota di Maluku,perwakilan DPRD Maluku,TNI/Polri,pimpinan Media massa seperti TVRI,RRI dan lainnya.Juga perwakilan OKP serta perwakilan dari Inspektorat. (IN-06)