Ambon,Maluku- Satu lagi kabupaten di Provinsi Maluku menyatakan komitmennya untuk UHC di Tahun 2018. Usai acara pelantikan sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita melakukan penandatanganan MoU tentang Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk kabupaten Maluku Barat Daya.
Merujuk Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati mengambil langkah sesuai tugas dan fungsinya untuk mengalokasikan anggaran, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program JKN, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standard dan SDM yang berkualitas, memastikan semua BUMD terdaftar, memastikan pembayaran iuran serta pengenaan sanksi administratif bagi Badan Usaha di wiliyahnya.
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari komitmen Pemerintah Kabupaten MBD untuk melayani masyarakat khususnya kepastian jaminan kesehatan.
“Tapi tentunya kita sesuaikan dengan APBD, jadi bisa saja sekaligus atau bertahap. Yang terpenting adalah niat untuk melayani masyarakat” ungkap Orno.
Saat diwawancara awak media, Afliana menerangkan bahwa manfaat UHC (universal Health Coverage) untuk masyarakat adalah seluruhnya tercover, adanya kepastian siapa yang menjamin jika sakit, yaitu Pemda, Pemberi Kerja maupun mandiri yang terkoordinir by system online bagi warga MBD di seluruh Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi pemda MBD, diharapkan secepatnya untuk membuat PKS sehingga rakyat semakin pasti menganai hak-hak mereka” terang Afli.
Pada Januari 2018 jumlah peserta JKN-KIS di MBD sebesar 57.663 jiwa atau 86,53% dari jumlah penduduk 66.638 jiwa. Dengan ditandatanganinya MoU ini, pada 1 Februari 2018 jumlah peserta JKN-KIS di MBD meningkat menjadi 65.738 jiwa atau 98,64%. (IN-06/IN-07)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
