Ini Titipan DPRD SBB Pada Paripurna Kata Putus Fraksi RAPBD TA 2018

SBB, Maluku- DPRD SBB dan pihak eksekutif (Pemkab SBB) menggelar rapat paripurna kata putus fraksi RAPBD TA 2018,bertempat di Kantor DPRD SBB, Jalan Trans Seram Gunung Melintang, Piru, Kec. Seram Barat, Minggu (31/12/2017) .

Rapat Paripurna DPRD penyampaian kata putus fraksi atas RAPBD TA 2018, dipimpin Ketua DPRD SBB Drs. Julius Maurits Rutasouw, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, Bahtiar Rivai Payapo, S.Sos, dan Bupati SBB Drs. Hi. Muhammad Yasin Payapo, M.Pd, serta wakil Bupati Timotius Akerina, SE, M.Si, 20 anggota DPRD SBB, dan pimpinan OPD.

Dalam kata putus fraksi, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Salim Suneth mengatakan, Dalam musrembang bersama dengan DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra kerja sehingga arah penyusunan APBD dari musrembang dapat diartikan akan disebarkan dalam program SKPD dan diproses dengan standar Analisis, sehingga setiap pekerjaan diusulkan tujuan dan sasaran KUA PPAS pemerintah daerah harus memberdayakan potensi alam yang wajib dikelola dengan baik.

Untuk menunjang PAD pemungutan pajak warga masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, pemerintah harus meningkatkan PAD segera menata ulang semua tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten SBB, mempromosikan tempat wisata ke mancanegara agar dikenal seluruh Indonesia hal ini mendatangkan PAD dan meningkatkan PAD menata ulang sistem keamanan laut sehingga perikanan ini dapat meningkatkan dan menghasilkan PAD serta tidak terjadi illegal fishing hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Fraksi Partai Demokrat tidak berkeberatan dan menyetujui RAPBD Tahun 2008 untuk menjadi Perda.

Sementara Fraksi PDIP dalam kata putus fraksi yang di bacakan oleh La Nyong mengatakan, Dalam pengelolaan keuangan daerah hendaknya Pemkab SBB mampu menggali potensi SDA yang ada secara maksimal, peningkatan ekonomi makro daerah target laju pertumbuhan daerah kabupaten sesuai dengan RKPD. Perlunya mengurangi angka pengangguran dan Angka kemiskinan Selain itu melakukan pengembangan sektor unggulan eksploitasi sektor unggulan.

Adapula beberapa item lainnya salah satunya retribusi pajak dan lain-lain hasil pengelolaan daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain sekitar 25 miliar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan diikuti dengan kebijakan pemberdayaan konkret dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar jangka pendek, jangka menengah, panjang harus ada kebijakan yang jitu dengan strategi baru bukan hanya mengandalkan insentif dari pusat. Pasca ditetapkan RAPBD menjadi APBD harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mengimplementasikan kepada masyarakat.

Sedangkan Fraksi PKB lewat Eko Budiono, (Sekretaris Fraksi PKB) mengatakan, Fraksi PKB dalam keputusan terhadap RAPB TA 2018 sikap Fraksi PKB yang lahir dari wujud NU di NKRI, maka dasar pijaknya adalah kecintaan terhadap cinta tanah air dan daerah Kab SBB ini adalah bagian dari iman, maka terhadap APBD TA 2018 Fraksi PKB DPRD Kabupaten SBB dengan ini menyatakan menerima RAPBD 2018 menjadi Perda, dengan catatan yaitu, agar Pemda Kab SBB memiliki asas kepatuhan dan dicermati terhadap pembahasan RAPBD.
Baginya, Pemda SBB harus mengikuti siklus dan ketentuan sebagaimana yang diatur undang-undang dan mekanisme yang berlaku. Sesuai visi misi kase bae SBB itu harus dimulai dari sekarang, atas nama pribadi sebagai anggota DPRD SBB dan Fraksi PKB juga menyampaikan mohon maaf jika seluruh aspirasi yang menjadi kebutuhan dari petani, nelayan, pedagang, jibu-jibu, anak-anak, guru dan seluruh masyarakat Kabupaten SBB mungkin hanya sebagian yang bisa perjuangkan, kami berjanji mudah-mudahan kedepan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten SBB dan kami tetap akan memperjuangan di DPRD SBB.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar, lewat Ketua Fraksi Oktovianus Elly,  mengatakan, Setelah menyeleksi selama pembahasan antara Banggar Eksekutif dan Legislatif Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan dan harus diperhatikan bukan semata naik turunnya Anggaran, namun harus memperhatikan capaian-capaian sebagai tolok ukur dalam anggaran 2018, tetutama program kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kebutuhan wajib yang menjadi prioritas.
Belanja daerah kewajiban dalam meningkatkan pelayanan publik digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menggenjot PAD jika pada akhirnya tidak tercapai yang ditarget agar nantinya tidak terjadi defisit pada akhir tahun.
Bagi Fraksi Golkar, Pemda SBB harus mendata ulang semua objek pajak wajib pajak yang belum penuhi kewajiban membayar pajak selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan berlaku, meningkatkan penerimaan Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada bupati dan wakil bupati membentuk tim khusus itu tanggung jawab meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah yang terdiri dari lintas OPD penyumbang PAD. fraksi Golkar mengharapkan Pemda SBB harus serius meningkatkan kinerja bagi OPD agar mendata seluruh aset daerah sesuai temuan BPK pada tahun 2016. Fraksi Partai Golkar semua aset daerah yang bergerak dan dikira memberatkan agar segera diberikan atau dilelang. Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Pemda SBB tentang aset daerah yang tidak bergerak khususnya bagi gedung yang dibangun dan di tanah Masyarakat harus segera diselesaikan pada tahun 2018.

Fraksi Partai Gerindra, melalui ketua fraksi Abu Silawane, mengapresiasi langkah konkrit bupati dan wakil bupati bersama OPD yang peka terhadap respon untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kab SBB.
Fraksi Gerindra memberikan masukan kepada Pemda SBB khususnya pada proses rekruitmen PNS dapat memberikan perimbangan prioritas seimbang bagi honorer sesuai dengan masa pengabdian mereka, kalau tenaga honorer diatas 5 tahun idealnya memiliki peluang menjadi PNS terdiskualifikasi oleh honorer yang baru masuk. Hal ini untuk meminimalisir gejolak seperti yang terjadi sebelumnya dan tidak memiliki skill apa-apa namun direkrut menjadi PNS.
APBD adalah darah dan Nadi yang mengalir bagai roda pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin para pimpinan OPD Fraksi Partai Gerindra Sepakat RAPBD untuk ditetapkan menjadi Perda Mari kita berpikir besar untuk menghadirkan karya yang besar bagi bangsa khususnya Kabupaten Saka mese Nusa.

Sementara Fraksi Partai Nasdem, lewat Arifin Podlan,  mengatakan menghindari politik anggaran harus dilakukan karena tidak ada proses alokasi anggaran sebagai political publik atau political choice atas kepentingan berbagai kepentingan publik yang beragam, syarat utama politik perebutan kepentingan pengelolaan sumber daya Kirang maksimal. legislatif berpikir positif rakyat untuk melakukan Control pada yang ditawarkannya akan dialokasikan lain pelayanan murah daerah sangatlah penting fungsi DPR fungsi anggaran budgeting, Mengapa legislatif sebagai representasi rakyat legislatif sebagai tempat untuk memastikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan SDM yang tersedia.

Partisipasi aktif legislatif yang efektif dalam proses negara menjadi menjamin terjadinya pola check and balance untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta memastikan pemberian pelayanan publik yang menguntungkan Sistim anggaran modern hadir untuk Legislatif dalam mengawasi kinerja perencanaan sampai penganggaran pemerintah secara komprehensif dimulai sejak perpajakan penerimaan bagian bukan pajak sampai kepada rencana alokasi belanja public harus melalui persetujuan legislatif. oleh karena itu dalam mengkritisi proyeksi pengeluaran penerimaan peserta implementasi anggaran dilakukan secara efisien serta sasaran dan bermanfaat bagi rakyat hajat hidup orang banyak untuk dan pengaruh keterlibatan Legislatif dalam penganggaran cukup bervariasi ada beberapa legislatif yang secara efektif dalam penyusunan anggaran , pemerintah tanpa memberikan sumbangsih lebih dari apapun dan tetap dalam pengaruh pengaruh kinerja terhadap rapbd 2018. Di akhir kata putus fraksi, Fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima rancangan RAPBD menjadi Perda.

Fraksi Partai Hanura, Hi. Abdullah Silehu,  mengatakan, Fraksi Hanura harus memperhatikan siklus anggaran sesuai dengan tahapan, perlu koreksi anggaran Badan eksekutif. fraksi Hanura berharap semoga APBD 2018 berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kab SBB dalam RAPBD sering ditemui nomenklatur dalam program dan kegiatan yang kurang wajar serta dapat dikategorikan double, maka untuk hal yang tersebut berarti Hanura berpendapat perlu adanya peningkatan kualitas sdm yang mumpuni sehingga ke depan terjadi perbaikan penyusunan pendapatan belanja daerah.
Apabila dalam rapbd 2018 kedepan mengalami perubahan secara signifikan secara sepihak tidak sesuai dengan pebahasan DPRD maka fraksi Hanura menyatakan tidak bertanggung jawab untuk hal tersebut yang diluar kesepakatan.

Fraksi Partai Amanat Keadilan,dalam kata putus fraksi yang dibacakan oleh Ketua Fraksi La Ode Risno Judin, mengatakan, Fraksi amanat keadilan mengacu pada pembangunan di tahun 2018 dapat berjalan dengan baik karena hakekatnya APBD merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, atas dasar itu sebagai manifestasi komitmen “kase bae” SBB. Fraksi Amanat keadilan mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program program prioritas yang telah dilakukan kepentingan masyarakat tentunya kepentingan tersebut akan diserap melalui kegiatan musrembang dan aspirasi masyarakat.
Fraksi Amanat Keadilan berharap pendapatan asli daerah ditargetkan 2018 sebesar 40 miliar Harus terwujud.

“Melalui proses pentahapan perencanaan yang matang di Kabupaten Seram Bagian Barat bisa maju sejahtera sejajar dengan kabupaten Fraksi Amanat keadilan menerima RAPBD menjadi Perda, “ tutup Risno Judin. (IN-14/JSY)