Bawaslu Maluku Rekrut PPL Tahun 2018

AMBON, MALUKU – Awal tahun 2018 mendatang, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku akan melaksanakan tahapan perekrutan Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Perekrutan tersebut,mulai dari tingkat desa, pada bulan Februari 2018 nanti. Bawaslu mengharapkan PPL yang direkrut , tidak ada keterlibatan dengan partai politik.

“Untuk PPL perekrutannya dilakukan tahun 2018, kurang lebih bulan Februari, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI. Kami juga berharap agar peserta seleksi tidak terlibat sebagai penggurus partai politik,” tutur Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely kepada INTIM NEWS, Minggu (03/12/2017).

Dijelaskannya,kriteria selain keterlibatan partai politik, Panwas Kecamatan (Panwascam), juga diingatkan terkait peserta yang sudah pernah melakukan pelanggaran hukum.Juga, masalah kesehatan menjadi prioritas, karena tugas PPL kebanyakan di lapangan, sehingga membutukan peserta yang sehat secara jasmani maupun rohani berdasarkan keterangan dokter.

“Pengawasan kali ini lebih ekstra lagi, karena menjadi tolak ukur bagi kami, untuk masalah kerawanan pemilu. Makanya ,kami sangat berharap kepada Panwas Kabupaten dan Kecamatan, saat perekrutan PPL nanti, utamakan mereka yang berkualitas, dan sehat secara Jasmani maupun Rohani, jangan hanya asal-asalan,” katanya sembari mengingatkan.

Menurut Ely,ketentuan tersebut harus menjadi perhatian, karena untuk pilkada 2018 akan menjadi tolak ukur bagi Bawaslu Maluku dan jajarannya, untuk pilkada selanjutnya ditahun 2019. Terutama masalah pengawasan yang harus diperketat, karena sesuai hasil Indeks Kerawan Pemilu (IKP), Maluku masuk urutan kedua. Sehingga sudah menjadi perhatian serius, baik Panwas kabupaten maupun Kecamatan.

Sambungnya, dalam waktu dekat Bawaslu akan mengundang Kornas DPR RI, maupun Bawaslu RI yang membidangi pengawasan, untuk menyampaikan ukuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang memposisikan Maluku pada urutan kedua, terhadap masyarakat untuk diketahui.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini, kami akan megundang DPR RI dan Bawaslu RI, untuk dilakukan seminar atau diskusi. Ini penting agar bisa diketahui oleh masyarakat bahwa, Maluku daerah mana sajakah yang berpotensi terjadi kerawanan saat pilkada nanti. Kami juga akan melibatkan aparat keamanan untuk diketahui secara bersama,” ungkapnya.

Dirinya menerangkan, terutama dalam mengetahui titik mana yang dianggap paling berpotensi kerawanan pelanggaran, agar menjadi perhatian semua pihak. Terlebih khusus Bawaslu, untuk lebih memperbanyak sosialisasi dan pencegahan untuk mengurangi kerawanan.

Kata Ely , selain Bawaslu, aparat keamanan juga demikian, ingin mengetahui titik kerawanan untuk diantisipasi pengamanannya saat pemilihan nanti. Baik pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, maupun Walikota dan Wakil Walikota Tual, semua menjadi perhatian serius. (IN-06)