Tahun 2017, DAU Maluku Turun 6 Persen

Ambon, Maluku – Tahun 2017 ini, Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Maluku diprediksi mengalami penurunan.
Penurunan DAU oleh pemerintah pusat bagi Maluku mencapai 6 persen. Wakil Ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaff katakan, masih menanti ketetapan resmi dari pemerintah pusat terkait jatah DAU yang diberikan kepada Maluku. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada pembahasan APBD murni tahun 2018.

“ Kita tunggu putusan dari pemerintah pusat dulu, baru kita pembahasan terkait APBD 2018,” ungkap Assagaff, di Kantor DPRD Maluku, (10/11/2017).

Politisi PKS Maluku ini mengaku, setiap tahunnya DAU bagi Provinsi Maluku mengalami kenaikan 10 persen. Hal ini diperoleh dari 2/3 dikalikan dengan postur APBD. Tapi tahun ini, penerimaan DAU dibawah target. Assagaff menuturkan, pihaknya telah berulang kali menyampaikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah pusat didalamnya termasuk dengan luas laut. Tapi, pemerintah pusat tidak memperhatikan hal tersebut.

“Kita sudah sampaikan termasuk ke pemerintah pusat terkait dengan luas laut di Maluku. Tapi lagi-lagi pertimbangan tersebut tidak digubris oleh pemerintah pusat. Informasi yang kami dapatkan, perhitungan DAU naik tidak terlalu signifikan,” tuturnya.

Selain itu jelasnya, target pemerintah daerah untuk menaikan APBD 2018 senilai Rp 3,1 Triliun dipastikan gagal, lantaran prediksi yang digulirkan oleh DPRD. Lebih parah lagi, prediksi penurunan DAU oleh pemerintah pusat bagi pemerintah Maluku tentunya akan berdampak pada pembangunan di daerah.

“Penurunan DAU akan berdampak pada pembangunan, terutama pada momentum pilkada yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang. Data yang diterima, anggaran pilkada di Maluku menyerap anggaran hampir setengah dari postur APBD yakni berkisar 300-350 miliar, belum lagi dianggaran pengamanan yang ditawarkan oleh TNI/Polri,” terangnya.

Selain anggaran pilkada, hal serupa juga berdampak pada belanja tidak langsung yang dipastikan meroket hingga 60 persen. Untuk itu. Pihaknya akan merasionalisasi seluruh anggaran tersebut dalam pembahasan.

“ Kita akan merasionalisasikan anggaran itu sehingga anggaran belanja langsung bisa dimanfaatkan guna kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (IN-06)