Sambut MEA, Maluku Tidak Ada Konsep Master Plan Yang Jelas

AMBON, MALUKU – Ketua Komisi D DPRD Maluku ,Saadiyah Uluputty mengungkapkan, sepertinya Provinsi Maluku tidak ada satu konsep atau master plan yang jelas menata provinsi menjadi enterpreneurship.

“Sepertinya, tidak ada satu konsep atau master plan yang jelas untuk bagaimana menata provinsi menjadi enterpreneurship .Sehingga, setiap SKPD itu tahu bahwa kerja kita ini berujung kemana. Berujung kepada kesejahteraan masyarakat ,bukan menghambur-hamburkan dana begitu saja.Saya sangat pesimis,menjemput Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seperti apa? “ungkap Uluputty, di Ruang Komisi D, Kamis (23/11/2017),usai Dirinya mengikuti rapat kerja Komisi D,bersama mitra,

Menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, padahal,kita punya Sumber Daya Alam yang melimpah ruah.

“Kita malu, jelas-jelas malu kepada masyarakat. Karena, tidak ada satu branding di Provinsi Maluku, yang menyatakan bahwa kita benar-benar punya industri yang mengolah SDA, menjadi barang jadi. Dimana rencana bisnis kita? Mestinya, dengan model pengelolaan birokratif, itu menjadi interpreneurship.Sehingga ,setiap SKPD tahu bahwa kerja kita ini, berujung kamana? Ya, berujung kepada kesejahteraan masyarakat,”kesalnya.

Hal ini terkuak, setelah rapat kerja Komisi D Bersama mitra,dalam rangka evaluasi.

Anggota DPRD dapil Maluku Tengah ini menerangkan, rapat kerja ini, menggambarkan bahwa, inkonsisten atau tidak konsistennya RPJMD nya itu ,apa prioritasnya .Ada beberapa hal, yang memang ditargetkan untuk prioritas penganggarannya. Tetapi tergambar dalam rencana kerja Pemerintah Daerah ,khusus rencana kerja tahunan SKPD.

” Di komisi D ini, komisi yang berhubungan langsung dengan beberapa SKPD, dengan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sementara, anggaran trennya turun dua tahun terakhir, menggambarkan ada penurunan di beberapa skpd-skpd yang berhubungan langsung dengan percepatan pengentasan kemiskinan ,”sebutnya.

Sambungnya, bisa jadi memang datanya .Kalau data yang disajikan oleh pemerintah daerah lewat kebijakan umum anggaran ini kan, kemiskinan di Provinsi Maluku angkanya turun .Kemudian, pengangguran turun tetapi secara nasional kita masih berada pada posisi keempat. Artinya, secara substansi , kemiskinan di daerah-daerah yang ada di tersebar di kabupaten kota itu ,masih tinggi .

“Nah, ini menunjukkan bahwa ketemunya anggaran yang merata untuk penuntasan beberapa periode rotasi kabupaten kota juga tidak fokus ,”katanya.

Dirinya merincikan beberapa contoh. Misalnya, plot anggaran pada SKPD yang menjadi mitra Komisi yang lebih spesifik terhadap pelayanan kepada masyarakat itu.

Diketahui, APBD Provinsi Maluku Untuk Tahun anggaran 2018 alami kenaikan.Walaupun APBD alami kenaikan, Ada beberapa SKPD yang APBD Dinasnya turun,namun tidak significant juga. Nyatanya, Tahun depan, anggaran menyongsong pemilihan kepala daerah, sudah diplot anggarannya, karena lebih diprioritaskan untuk pendanaan Pilkada ,seperti pengamanan. Karena, dinilai sangat penting. (IN-06)