Panwaslu Adakan Bimtek Panwascam Se-Kabupaten Maluku Tenggara

Malra,Maluku- Bimbingan teknis (Bimtek) dalam rangka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati, dinilai sebagai modal kerja bagi tiap tiap Panitia pengawas kecamatan (panwascam). Anggota Panwascam memiliki pemahaman seperti apa tugas, fungsi serta kewenangan dan kewajiban dari pengawas Pemilu itu sendiri. Tahapan tahapan sudah dilakukan untuk mempersiapkan jajaran termasuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dihadiri oleh beberapa unsur terkait.

Hal diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, (Malra). Maximus Lefteu kepada wartawan usai  kegiatan Bimtek di Ballrom Syafira Hotel, Langgur, Melauku Tenggara beberapa waktu lalu.

“Kegiatan ini bertujuan guna membantu kami dalam tugas dan fungsi kami sebagai panitia pengawas pemilu pada pemilihan umum 2018 nanti, sehingga membutuhkan tenaga dan SDM yang lebih siap. Nantinya pada bulan Januari akan dibentuk Panwas lapangan disetiap desa (Ohoi) yang berjumlah 192 Desa. Pengawasan menurutnya perlu dilakukan, untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Sehingga dalam prosesnya pun sudah semestinya haruslah berintegritas, “ ucapnya.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh Panwascam se-Kabupaten Malra untuk bekerja secara profesional, dengan melibatkan masyarakat terkait fungsi pengawasan.

“Kami melibatkan masyarakat seluas-luasnya untuk berpartisipasi secara aktif melakukan pengawasan. Jangan lagi masyarakat itu dijadikan objek, maka masyarakat harus dilibatkan secara subjek juga. Jadi kuncinya adalah, untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas pada, pelibatan masyarakat itu sangat penting. “Ujarnya.

“Bukan hanya tanggungjawab penyelenggara Pemilu, bukan hanya tanggungjawab Partai Politik peserta Pemilu, atau pun Pemerintah Daerah, tetapi menjadi tanggungjawab kita semua. Mari kita bersama-sama menggandeng tangan, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis, bermartabat dan berintegritas, aman dan damai demi kemajuan bersama di Malra, “ Tambahnya.

Saat disinggung soal besaran dana untuk Panwas Malra, Lefteu mengatakan pihaknya telah mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah sebesar 6,8 milyar. Menurutnya, nominal 6,8 milyar terdengar cukup besar, namun ketika dibagi pada program dan kegiatan, ternyata masih jauh dari apa yang menjadi tugas dan harapan panwas.

“Bahwa tugas kita adalah memastikan setiap tahapan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami butuh pengawasan pada setiap tahapan, hal ini akan sangat berpengaruh pada tahapan tahapan penting selanjutnya. Karena tugas panwas berada di lapangan, guna mengetahui, potensi pelanggaran pada tahapan tersebut, “ tuturnya. (CR-01).