Ambon,Maluku- Kepengurusan KONI Maluku 2017-2021 memang telah dilantik Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman pada Selasa (26/9). Secara de facto maupun de jure Tony Pariela dan kabinetnya diberikan kewenangan untuk memanajemen induk organisasi seluruh pengurus provinsi cabor ini hingga tercapainya prestasi lebih baik di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua.
Tak sedikit nada pesimistik dilontarkan jika seluruh pandangan diarahkan pada satu demi satu personel yang dipercayakan duduk dalam kepengurusan karena pendekatan ’balas budi’atas perjuangan bersama memenangkan Pariela pada Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Maluku pada 26 Agustus silam. Ini kabar gembira sekaligus kabar buruk. Kabar gembiranya karena dalam struktur kali ini jabatan ketua harian dihilangkan danada sejumlah muka-muka baru minim pengalaman teknis keolahragaan yang dipanggil membantu Pariela mengelola dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku agar efisien dan profesional.
Kabar buruknya struktur KONI Maluku kali ini dihuni sejumlah aktivis, politisi asal Maluku Tengah, akademisi, dan birokrat yang kurang berkontribusi bagi dunia keolahragaan lokal. Lalu di mana tenaga teknis keolahragaan?Nyaris seluruh tenaga teknis keolahragaan yang menjadi loyalis Alberthus Fenanlampir dan Heygel Tengens disingkirkan atas nama kepentingan kelompok ’post power syndrome’.Sudah tentu prestasi Maluku di PON 2020 terancam gagal hanya karena kepentingan kelompok rela mengorbankan kepentingan Maluku yang lebih penting di atas segalanya.
’’Saya mempertanyakan masuknya beberapa pengurus KNPI Maluku, sebut saja Boy Latuconsina, Yusril Mahedar, dan politisi Demokrat Maluku Tengah Halimun Saulatu dalam kepengurusan KONI Maluku yang baru saja dilantik KONI Pusat di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (26/9) kemarin.Ada juga beberapa figur yang tidak pernah berkorban untuk olahraga Maluku tetapi direkrut masuk karena pertemanan dan balas budi dari Musorprov KONI Maluku beberapa waktu lalu,’’ kritik Ketua Forum Penyelamat Olahraga Maluku (FPOM) Joses Dos Santos Walalayo kepada pers di Ambon, Kamis (28/9).
Walalayo menegaskan sejumlah aktivis KNPI Maluku, politisi dan beberapa birokrat tidak layak masuk dalam kepengurusan KONI Maluku saat ini karena umumnya mereka tidak paham teknis keolahragaan.
’’Harusnya yang direkrut kan sosok-sosok yang menguasai teknis keolahragaan. Misalnya harus ada perwakilan dari masing-masing pengprov cabor, tapi kan tidak meski harus juga mengakomodir para profesional di luar teknis keolahragaan. Kapan dunia olahraga Maluku akan bergelit maju kalau masih saja ada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi KONI Maluku telah dikotori unsur politik dan kepentingan kelompok,’’ tegasnya.
Saat dikonfirmasi awak media Pariela berdalih pihaknya sengaja memasukan orang-orang di luar yang menguasai teknis keolahragaan untuk memperkuat manajemen keolahragaan.
’’Kita hanya ingin memperkuat manajemen, tetapi untuk orang-orang teknis itu akan tetap kita rekrut nantinya agar kita sama-sama punya kewajiban untuk memajukan olahraga sekaligus meraih prestasi Maluku yang lebih baik lagi di PON 2020,’’ kilahnya di sela-sela pelantikkan pengurus KONI Maluku. (IN-01/ROS)
