Ambon, Maluku – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini, penghargaan diberikan oleh Universitas Gajahmada (UGM) Jogyakarta, terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi keuangan daerah kabupaten/kota se-Indonesia.
Di Maluku, hanya Kabupaten Malra dan Kota Ambon, yang diberikan penghargaan tersebut. UGM menobatkan pemerintah Kabupaten Malra, sebagai kabupaten dengan kategori pengelolaan keuangan dan transparansi keuangan daerah terbaik se-Maluku.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun, pada Seminar Nasional dan Peluncuran Indeks Keuangan Daerah dengan tema Pengelolaan Keuangan Daerah Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan di Gedung Graha Sabha Pramana, UGM, Kamis (7/9/2017).
Atas penghargaan yang diperoleh, mendapatkan apresiasi dari aktivis GMNI Maluku. Mereka menilai, tidak heran jika pemkab Malra mendapatkan penghargaan. Pasalnya, sosok Rentanubun, merupakan kepala daerah berprestasi di Maluku.
“Beliau(Anderias Rentanubun), adalah kepala daerah yang berkomitmen membangun daerahnya. Terlihat sekali dibawah kepemimpinan dua periode, geliat pembangunan dan kemajuan di Maluku Tenggara. Tak heran jika, berbagai pihak memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten Maluku Tenggara,” puji Korda GMNI Maluku, Jopie Ferdinandus saat dimintai komentarnya.
Menurut dia, apa yang telah diukir Rentanubun, dapat menjadi contoh bagi bupati/walikota di Maluku. Bukan semata untuk bersaing mendapatkan penghargaan, tapi intinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah penghargaan juga diperoleh pemkab Malra diantaranya Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), dua tahun (2015-2016) secara berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Pemkab Malra. Di bidang Pariwisata, Kabupaten Malra kini dikenal sebagai daerah wisata dengan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai ‘Surga Tersembunyi’. Di bidang lingkungan Hidup, pemkab Malra raih penghargaan Adipura dari Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (IN-02)
