SBB, Maluku – Dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati DPRD SBB, maka kepada setiap OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu membenahi diri, mestinya setiap OPD haruslah dapat menafsirkan visi dan misi besar Bupati dan Wakil Bupati untuk Kase Bae SBB namun para OPD tidak dapat menafsirkan secara baik untuk mendukung visi dan misi untuk kase bae SBB.
Banyak OPD tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal terutama pada penyerapan APBD, dan kemudian ada beberapa OPD yang dinilai harus di evaluasi secara total oleh Bupati dan Wakil Bupati terutama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten seram bagian barat dan beberapa OPD yang tidak disebutkan nama – namanya.
Setiap saat ada sorotan dari masyarakat terkait kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini ada hubungannya dengan pembebasan lahan Jawa Sakti, padahal anggarannya sudah ada, namun sampai saat ini belum dicairkan oleh OPD terkait, ada apa sampai anggaran tersebut belum dicairkan? maka hal ini dinilai tidak maksimal, dalam melakukan tugasnya dengan baik padahal anggarannya sudah diperuntukan untuk pembebasan lahan dusun Jawa Sakti, Desa Soleh, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat” ungkap Ketua Komisi C Maaruf Tomia S.pd kepada Intim News, Jumat (8/9/2017).
Ini harus disikapi serius oleh pemerintah daerah terhadap OPD yang dinilai tidak berhasil melaksnakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dan harus dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati agar pelayanan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diingikan oleh pemkab SBB untuk perubahan dan kemajuan serta untuk kase bae SBB.
Bagaimana tidak dievaluasim, Kepala Bencana Alam, Kabupaten Seram Bagian Barat sudah setahun bertugas, dan sudah berulang kali diberitahukan namun tidak ada realisasi oleh OPD terkait terhadap pemasalahan pembebasan lahan tersebut, padahal anggarannya sudah disiapkan tapi tidak dapat dikerjakan secara maksimal oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Zul Soulissa yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal.
Ditambahkannya, realisasi penyerapan anggaran disetiap OPD belum maksimal untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan Kase Bae SBB, anggarannya sudah ada dan sudah ditetapkan tetapi realisasinya lambat, bagaimana untuk kase bae SBB, dalam menjalankan tugas sebagai OPD untuk menghabiskan anggaran yang sudah disiapkan tidak bisa apalagi untuk mendatangkan anggaran.
Hal yang sama juga dinilai oleh Maaruf Tomia menyoal kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Seram Bagian Barat, terkait Plt Kepala Sekolah yang ditunjuk yang tidak memenuhi standar, ini pula yang seharusnya mampu ditafsirkan oleh OPD dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Kase Bae SBB itu sepeti bagaimana.
Masih ada kepala sekolah yang masih belum memenuhui standar, bahkan ada guru SD diangkat untuk menjadi salah satu kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurutnya bukan hanya itu saja, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dinilai acuh dalam pemerataan guru – guru untuk wilayah kepulauan, minimnya tenaga guru pada wilayah pulau –pulau bahkan hanya ada satu guru ASN saja, yang lain didominasi oleh guru tenaga honorer bahkan tenaga relawan, inilah ketidakmaksimal kinerja OPD terkait untuk mengembangkan mutu pendidikan yang baik kepada para pendidik dan hanya terkesan mendiamkan persoalan ini .
“Semestinya sudah ada perubahan dalam seratus hari kerja bupati dan wakil bupati namun apa yang dilakukan oleh OPD tidak menampakan perubahan,” katanya.
Olehnya itu Tomia berharap kepada setiap OPD untuk harus bekerja keras dan mampu menafsirkan apa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk bersama – bersama lakukan perubahan di bumi saka mese nusa dengan program – program untuk kase bae SBB, OPD harus proaktif dalam melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat agar program yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai dengan sepehunya dan maksimal .
Dirinya pun memberikan catatan untuk semua OPD yang dinilai maksimal dalam menjalankan tugasnya adalah OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh Din Silawane, dan OPD yang lain diminta untuk proaktif dalam menjalankan tugas berdasarkan porsinya dan terutama saya tegaskan lagi kepada OPD BPBD dan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk harus maksimal dalam jalankan tugas serta mampu membawa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk Kase Bae SBB” terangnya (IN-13)
