Kapal Berhenti Operasi, Stok Sembako di Teor Menipis

SBT, Maluku – Akses transportasi kapal menuju pulau Teor, Kecamatan Teor sejak lima bulan terakhir berhenti beroperasi. Lumpuhnya transportasi di pulau Teor hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebabnya. Kapal berhenti beroperasi di wilayah paling ujung di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) itu. Padahal, moda transportasi laut itu merupakan satu-satunya angkutan yang menyuplai kebutuhan sembako untuk masyarakat yang hidup di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Tual di kepulauan Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan anggota DPRD asal Teor, Alimudin Kolatlena kepada INTIM NEWS belum lama ini.

Dikatakannya, akibat kapal dari Ambon tujuan Teor berhenti beroperasi, stok kebutuhan sembako diwilayah itu mulai menipis. Hal itu pula menjadi penyebab melambungnya harga kebutuhan bahan pokok diwilayah yang terkenal dengan pandai besinya itu.

“Perintis, ada ferry juga yang dari Ambon ke Teor sudah kurang lebih 5 bulan tidak beroperasi. Ini tentu sangat berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Karena askes transportasi berpengaruh terhadap perekonomian. Berpengaruh juga terhadap naiknya harga sembako karena stok sembako di Wakate terutama Teor hari ini sangat menipis, “ungkap politisi partai Gerindra ini.

Dia meminta, agar Dinas Perhubungan Kabupaten SBT segera berkordinasi dengan dinas perhubungan Provinsi Maluku untuk melihat persoalaan ini. Bila kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat Teor akan kesulitan memperoleh kebutuhan bahan makanan.

“Kami minta, Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten dan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, agar bisa berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi supaya kapal-kapal yang melayari Wakate dan Teor itu bisa beroperasi kembali, ” terang dia.

Menurutnya, Dinas Perhubungan Provinsi merupakan operator layanan transportasi laut (perintis) di seluruh wilayah Maluku. Sementara Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota hanya bertanggungjawab mengusulkan rute dan pos-pos yang akan dilalui. Untuk itu, Kolatlena meminta instansi teknis itu segera melaporkan kondisi yang dialami masyarakat Teor agar perintis segera beroperasi.

“Saya kira hal ini beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk bisa diperhatikan tapi karena kapal-kapal itu adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, kita minta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini saudara Bupati dan Wakil Bupati dan Dinas Perhubungan agar proaktif berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Dinas Perhubungan Provinsi supaya kapal-kapal ini bisa beroperasi kembali, ” pintanya. (IN-17)