DKP Kabupaten MBD Siapkan 15 Unit Kapal Ikan Ukuran 15 GT

MBD,MALUKU- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, fasilitasi 15 unit kapal ikan berukuran 15 GT dan 15 unit rompong untuk peningkatan sektor perikanan di daerah itu.

Seluruh pembiayaan pengadaan kapal ikan 15 GT dan 15 Unit Rompong ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 senilai Rp2.500.000.000.

Hal ini disampaikan Kepala DKP Kabupaten MBD, Jhon Kay dalam wawancaranya dengan Intim News, Senin (24/9/ 2017) di Ambon.

Menurut Kay, pengadaan kapal 15 GT dan Rompong ini dalam kerangka menunjang pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang di canangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

“Dari 15 lokasi yang berada di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, Pulau Moa kabupaten MBD, masuk dalam pembangunan SKPT oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemkab MBD, telah melakukan MoU Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Ruang Laut di Ambon tanggal 9 Agustus 2017. Kita harap, melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan dapat menunjang program ini,” ungkapnya.

Perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di kabupaten MBD, cukup besar. Salah satunya, dengan rencana pembangunan PPI di Tiakur dengan menggunakan APBN.

“Untuk pembangunan PPI ini, kita disiapkan anggaran mencapai 200 miliar rupiah. Ini belum di tambah anggaran untuk pembangunan revitalisasi pasar Tiakur yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Kita harap, semua dapat terealisasi demi mendukung program Tol Laut program tol laut yang di canangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo,” harapnya.

Ditambahkan pula, pemerintah kabupaten MBD sementara fokus pada pembangunan rumah-rumah nelayan. Namun, untuk menggunakan anggaran daerah, sangatlah tidak mungkin. Olehnya itu, pihaknya (dkp kABUPATEN mbd-red) mencoba melakukan komunikasi atau loby-loby dengan pempus maupun DPR RI, untuk mendapat kucuran anggaran melalui APBN.

“Ini masih dalam planing. Namun kita optimis, pempus akan membantu pemkab MBD menggingat daerah ini merupakan wilayah perbatasan NKRI. Dan ada enam pulau terluar yang harus menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan baik sektor perikanan, pariwisata maupun sektor lainnya,” tutup dia. (IN-08)