Ambon, Maluku.- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kekayaan alam di Maluku menjadi fokus utama yang ditungangkan dalam beberapa point rekomendasi sesuai dengan hasil Konferensi Studi Regional yang dilakukan oleh Komisaris Daerah Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (Komda PMKRI) Maluku). Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah studi ilmiah dalam 20 point utama yang menjadi sasaran dan target yang dilakukan oleh PMKRI Maluku yakni tentang pengelolaan pertambangan dan migas serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.
Komisaris Daerah Perhimpunan Mahasiswa Katholik (Komda PMKRI) Maluku, Tarsisius Sarkol kepada wartawan mengatakan, sebagai wujud tindak lanjut dari hasil rekomendasi Konferensi Studi Regional yang dilaksanakan oleh PMKRI pada tanggal 6 Juli- 10 Juli 2017 lalu di Kota Ambon, PMKRI Maluku telah merumuskan pikiran-pikaran konstruktif yang dituangkan dalam memorandum kemasyarakatan PMKRI yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pertambangan dan Migas serta pengelolaan perikanan dan kelautan.
“ Point-point yang dituangkan dalam Memorandum Kemasyarakatan PMKRI semata-mata berbicara tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Maluku dan menjadi suatu acuan bagi Pemerintah Maluku. Untuk membicarakan terkait dengan pengelolaan sumber kekayaan alam Maluku, PMKRI Maluku melakukan silahturami dengan Gubernur Maluku yang didalamnya PMKRI Maluku menyerahkan hasil rekomendasi Konferensi tersebut,” tutur Lulusan Fisip Unpatti tersebut, di kantor Sekertariat PMKRI Cabang Ambon, Rabu (2/8/2017).
Lebih lanjut dikatakannya bahwa sesuai dengan tema sentral yang diusung dari Konferensi PMKRI Maluku yakni tentang pengelolaan sumber daya alam di Maluku dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehingga itu menjadi fokus utama PMKRI mendorong pengelolaan sumber daya perikan dan kelautan serta pengelolaan sumber daya pertambangan dan migas.
“ Dua isu utama yang diangkat dalam Konferensi PMKRI Maluku itu karena menurut PMKRI Maluku sendiri 2 potensi sumber daya alam (SDA) inilah yang kemudian menjadi potensi unggulan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama 2 hari kami melakukan seminar Nasional yang menghadirkan nara sumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian SDM dan Kementerian SKK Migas yang kemudian ditungangkan dalam kajian ilmiah eksternal PMKRI Maluku dan hasilnya akan diserahkan ke Gubernur Maluku, Walikota dan Bupati se Maluku, Ketua-Ketua DPRD se Maluku termasuk dengan Kementerian-kementerian terkait yang ada di Jakarta,” jelas Sarkol
Dikatakanya prinsip yang telah direkomendasi oleh PMKRI tidak hanya sekedar bahan bacaan bagi Gubernur Maluku, Bupati, Walikota dan Ketua-Ketua DPRD se Maluku, tetapi ekseskusi dari rekomendasi yang telah dibuat oleh PMKRI Maluku dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon, Anakletus Fasak mengatakan ada 20 point rekomenedasi yang telah diserahkan secara langsung oleh PMKRI Cabang Maluku kepada Gubernur Maluku, yang mana menjadi sorotan penting dari PMKRI Maluku mengedepankan kesiapan masyarakat global dalam menyambut proses pengelolaan Blok Masela yang akan berlangsung di Kota Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten lainnnya.
“ Faktor utama dalam proses pengelolaan Blok Masela yakni sumber daya manusia sangat penting dalam membangun infrastruktur kalau memangnya kesiapan dari sumber daya manusia tidak dapat terpenuhi otomatis pasti tidak terjawab apa yang menjadi sasaran penting,” ujar Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon itu.
Dikatakanya selain berbicara mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam proses pengelolaan Blok Masela, PMKRI juga berbicara tentang konektifitas yang menjawab semua kepentingan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
“Apalagi bila dilihat Maluku merupakan gugusan pulau sudah tentunya perlu adanya pembangunan sekolah-sekolah Kejuruan misalkan SMK. Namun yang menjadi penekanan memang betul telah banyak di bangun banyak SMK- SMK di Maluku namun belum ada SMK pertambangan belum yang dipersiap oleh Pemerintah Provinsi Maluku sebagi faktor untuk mendorong SDM pengelolaan,” tutur Fasak.
Ditambahkannya selain pembangunan sekolah-sekolah menengah kejuaran (SMK) yang ada di Maluku, Pemerintah Maluku juga harus mempercepat proses pembanguan Institut Teknologi Ambon (ITA) sebagaimana yang telah menjadi hal utama Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyiapkan sumber daya manusia yang lebih handal. (IN-10)
