opini

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT DI KEPULAUAN LEASE MALUKU

Keterkaitan antara lingkungan dengan kearifan lokal adalah suatu hal yang dapat dikaji secara baik dan itu dapat dilakukan dengan penerapan peraturan peundang-undangan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Sasi sebagai bentuk kearifan lokal yang menjadikan lingkungan sebagai wilayah yang memiliki batasan-batasan tertentu dan waktu tertentu dalam pemanfaatan maupun pengelolaan yang dapat dimanfaatkan sebagai pemeliharaan dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat hukum adat dalam melakukan aktivitasnya pada wilayah petuanannya tersebut. Beberapa hal yang dimiliki oleh sasi itu sendiri adalah:  Sasi memuat unsur larangan memanfaatkan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu untuk member kesempatan kepada flora dan fauna tertentu memperbaharui dirinya, memelihara mutu, dan memperbanyak populasi sumber daya alam tersebut. Dan dalam hal ini sering terkait antara ketentuan adat dengan pelestarian lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan di dalam sasi  selain mengatur tentang pelaksanaan larangan tetapi juga menyangkut tentang pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah petuanan yang dikenakan larangan tersebut. Sehingga disini dapat dikatakan bahwa sasi merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri termasuk juga di dalamnya upaya pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alamnya.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat pada negeri paperu tidak terlepas dari pemerintah negeri yang mengatur dan mengakomodir hak-hak mereka di dalam ketentuan hukum adat, bahwa pelaksanaan sasi merupakan keharusan yang dilakukan untuk mewujudkan pelestarian lingkungan bagi kelangsungan hidup masyarakat hukum adat itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kewang atau polisi adat merupakan bagian dari pemerintah negeri yang bertugas menjaga pelaksanaan sasi dengan mengontrol dan menjaga keadaan hutan dan laut dari perbuatan pencurian. Kewang juga menegakan larangan sasi termasuk memberi sanksi kepada mereka yang melanggar sasi.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dengan karakteristik perundang-undangan yang mencerminkan prinsip-prinsip di atas.Secara umum bahwa praktik sasi adalah bentuk dari pengelolaan sumber daya alam pada wilayah-wilayah yang memiliki kondisi yang rentan terhadap kerusakan, atau pada wilayah-wilayah yang daya dukung alamnya tidak cukup memenuhi kebutuhan primer masyarakat hukum adat yang berada pada wilayah petuanan tersebut. Ketentuan sasi memiliki karakter normatif bahkan bisa dikatakan imperatif  yang memiliki makna wajib atau nperintah untuk dilaksanakan, hak dan kewajiban yang terdapat di dalamnya bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat negeri akan pangan yang berasal dari alam, dan juga pada waktu yang sama menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan alamnya

  1. Seharusnya wewenang Pemerintah Daerah dapat lebih mengutamakan hak-hak masyarakat hukum adat dalam hal ini terkait dengan wewenang hak asal usul yang dirugikan oleh investor dibandingkan dengan mengambil keuntungan sepihak. dan upaya preventif dalam wujud perlindungan hukum yakni pemberian izin, pengawasan serta pemberdayaan perlu ditinjau dalam pemberlakuannya agar supaya pengelolaan terhadap wilayah petuanan yang dimilki oleh masyarakat hukum adat dapat berjalan sesuai dengan implementasi undang-undang.
  2. Sasi harus diberlakukan lagi sesuai dengan fungsinya dengan lembaga-lembaga adat yang terkait seperti pemangku adat atau yang dikenal dengan kewang. Mengingat pada kasus yang  terjadi di negeri paperu kepulauan lease maluku pelaksanaan sasi selama tujuh (7) Tahun tidak diberlakukan dan peraturan negeri tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga menurut penulis agar upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam perikanan laut dapat dinikmati oleh masyarakat hukum adat seharusnya dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang ataupun peraturan daerah dan semua pihak wajib untuk mengetahui dan melaksanakan.
Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Comments
To Top