opini

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT DI KEPULAUAN LEASE MALUKU

Pada masyarakat negeri adat, sasi telah menjadi bagian dari cara hidup orang Maluku, ketika pepohonan cengkeh, pala, kelapa mulai berbunga atau hasil-hasil laut mulai muncul, maka pemerintah negeri, mengumumkan pelaksanaan sasi agar tidak diambil sampai hasil-hasil itu bisa layak dan pantas untuk dipanen. Untuk maksud tersebut perangkat pemerintah negeri melakukan rapat saniri negeri dengan perangkat kewang. Rapat tersebut kemudian mengambil keputusan kapan waktu untuk diadakan sasi.  Setelah diputuskan kapan waktu sasi, marinyo sebagai lembaga penerangan di negeri memberi pengumuman kepada masyarakat soal dimulainya sasi. Saat itulah kewang berperan mengawasi hutan dan laut agar tidak diambil hasilnya oleh masyarakat sebelum saatnya buka sasi. Buka sasi dalam budaya orang saparua dikenal dengan istilah “siddo/sillo lae” sedangkan tutup sasi yaitu “siddo/sillo mese”.

Kearifan lokal yang ada di berbagai persekutuan masyarakat hukum adat adalah yang biasa dikenal dengan hak ulayat, penguasaan laut oleh masyarakat hukum adat tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk kewenangan yang menurut hukum adat tertentu yang meliputi wilayah tertentu dalam suatu lingkungan hidup di mana warganya tinggal, mencari nafkah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di tanah maupun air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  menyebutkan bahwa “ perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Berdasarkan tempat dan jenis, ada dua jenis sasi, yaitu sasi darat dan sasi laut. Semata-mata pelaksanaan sasi merupakan tindakan perlindungan agar persediaan bahan makanan untuk desa (negeri) cukup terjamin, yang didasarkan pada pengertian tertentu tentang proses berkelanjutan keturunan makhluk yang hidup di laut dan siklus pertumbuhan di darat. Sedangkan berdasarkan pelaksana sasi tersebut ada dua jenis yaitu Sasi Kewang (petugas keamanan desa) dan Sasi Gereja. Tradisi sasi laut difungsikan melalui seperangkat aturan hukum selain aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan fungsi laut dan pesisir juga terhadap fungsi lingkungan darat.

Sebagaimana yang diatur tersebut belum menjamin kepastian dan perlindungan yang secara menyeluruh terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan, maka hal ini dianggap belum diatur di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Meskipun dikatakan bahwa sasi ini telah ada sejak zaman dahulu namun ketentuan yang mengatur tersebut tidak diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah. Kondisi demikianlah yang memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak tatanan hukum adat negeri maupun tidak berjalannya amanat undang-undang.

Pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “ hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan” dan ayat (2) yang mengatakan “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat”.

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Comments
To Top