opini

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT DI KEPULAUAN LEASE MALUKU

Selain izin yang sudah diberikan wewenang pemerintah daerah tidak hanya berhenti hanya disitu saja, namun diperlukan hal-hal lain yang dapat mendukung keberadaan masyarakat hukum adat selain dari pemberian izin yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Izin yang diterbitkan ini selalu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memutuskan layak atau tidak investor melakukan ekplorasi terhadap wilayah petuanan masyarakat hukum adat. Apalagi wilayah petuanan yang disebutkan tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang tersebut harus melindungi kepentingan masyarakat hukum adat sebagai bentuk perlindungannya maka pengawasan harus dilakukan secara berkala.

  1. Pengawasan dan Pemberdayaan

Aspek perlindungan hukum yang merupakan nyawa dalam pelaksanaan pengelolaan hak ulayat perikanan laut maka pengawasan sebagai aspek perlindungan selanjutnya terhadap pemberian izin yang merupakan pengendalian untuk mencegah dampak lingkungan yang nantinya ditimbulkan adalah merupakan kewenangan dari pejabat yang mengeluarkan izin tersebut, artinya bahwa wewenang tersebut harus menjadi suatu kewajiban, agar supaya upaya untuk mencegah dan mengawasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kewenangan pemerintah daerah dalam UU nomor 23/2014 menegaskan bahwa kedudukan masyarakat hukum adat di dalam Negara kesatuan republik Indonesia tetap diakui sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan menegakan prinsip-prinsip Negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah kabupaten yang didalamnya merupakan pihak yang menerbitkan dan mengeluarkan izin sudah seharusnya menjadi pihak yang sangat dimintai pertanggungjawaban terhadap penanaman modal oleh perusahaan asing di negeri paperu.

Dengan demikian pemerintah daerah dalam tugas dan kewenangannya seharusnya melihat berbagai hal ini. UU 26/2007 menyebutkan berbagai hal tersebut di atas agar tidak terjadi permasalahan ataupun konflik kepentingan di antara pihak-pihak tertentu, agar permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

Selain aspek perlindungan hukum yang telah diulas demikian selain aspek pemberian izin dan pengawasan yang perlu dilihat adalah aspek pemberdayaan untuk masyarakat hukum adat, hal ini dilihat sebagai upaya sebagai pemenuhan hak-hak dalam perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Terhadap kenyataan yang terjadi bahwa hak-hak masyarakat hukum adat tidak dipenuhi secara baik sesuai dengan kontrak atau penjanjian yang disepakati tersebut, bahwa pengelolaan yang dilakukan sebagai bentuk investasi tidak menguntungkan bagi pihak masyarakat hukum adat, tetapi dirugikan dengan usaha yang objeknya tidak sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu bahwa wewenang pengelolaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat menjadi terbatas untuk memberdayakan wilayah petuanannya, sehingga untuk mengambil ikan pada wilayah laut yang disebut sebagai Tagalaya Negeri tidak sesuai dengan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek pengawasan dan pemberdayaan merupakan aspek yang harus dilihat dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah laut atau pada wilayah petuanan masyarakat hukum adat, disadari bahwa masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah pesisir sangat memiliki keterbatasan dalam kapasitas publik untuk menghadapi investor yang masuk pada wilayah mereka. Hal-hal yang disebutkan ini menimbulkan berbagai problematika yang terjadi dalam kapasitas yang mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat, namun faktanya bahwa masyarakat hukum adat yang sejak dulu secara turun-temurun telah menguasai laut dalam bentuk okupasi tidak diberikan status hukum oleh Negara.  Bahwa kesemuanya ini harus perlu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian bahwa masyarakat hukum adat yang menjadi subjek di dalam konsep pengelolaan sumber daya alam terutama pada wilayah laut perlunya melihat kebijakan dalam pengambilalihan secara terpusat oleh pemerintah, kelemahan inilah yang senantiasa menjadikan kegiatan eksploitasi dengan pemberian izin bagi investor dalam mengelola wilayah laut yang mengakibatkan pengaruh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Aspek perlindungan hukum  pada  pengelolaan sumber daya perikanan laut yang diklaim sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat pada negeri paperu, seharusnya dapat memberikan manfaat serta perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat yang dirugikan akibat dari penguasaan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Hak-hak masyarakat hukum adat menjadi diabaikan dengan adanya kegiatan usaha, yang seharusnya menjadikan kegiatan usahanya sebagai kegiatan yang benar-benar bertujuan untuk memberikan pendapatan dan perlindungan yang baik bagi masyarakat hukum adat.

  1. Kearifan Lokal Yang Terkandung Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Wilayah Petuanan

Maluku, yang dikenal dengan sebutan Seribu Pulau dan dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan (Archipelagic Province) karena kondisi geografis Maluku yang terdiri dari 812 pulau yang sebagian besarnya terdiri dari pulau kecil dengan luas laut 92,4 % dan darat 7,5 % dari total luas wilayahnya. Dengan kata lain luas laut Maluku sekitar 12 kali luas daratannya ternyata memiliki sistem hukum adat tersendiri dalam bidang kelautan yang dikenal dengan Hukum Sasi Laut.  Berdasarkan kebiasaan dan hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat hukum adat negeri paperu, bahwa kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dalam hal ini perikanan laut, dibutuhkan kerja sama oleh masyarakat adat dalam melakukan berbagai kegiatan yakni yang sifatnya komunal.

Sasi juga dapat diartikan sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh masyarakat hukum adat.

UUD NRI 1945 menyebutkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.  Hal ini tentunya merupakan suatu dasar dari aturan perundang-undangan yang menjadi prinsip dari perlindungan terhadap masyarakat hukum adat negeri paperu pada pulau lease Maluku. Pemahaman yang sangat penting ini merupakan perwujudan bagi keberlangsungan kehidupan dan kekayaan alam yang berada pada wilayah petuanan tersebut.

Masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah pesisir secara yuridis mereka disebut masyarakat pesisir, hal ini dalam keberadaan dan kedudukannya yang menempati wilayah petuanan. UU 1/2014 yang menyebutkan tentang pengakuan serta perlindungan yang ditujukan bagi masyarakat hukum adat. Bahwa di dalam Pasal 60 menginstruksikan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai kewajiban dan melindungi hak-haknya, konsep kewajiban dan melindungi disini, dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan untuk memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan (Pasal 60 huruf a), dapat mengelola sumber daya pesisir dalam hal ini wilayah petuanan masyarakat hukum adat itu sendiri berdasarkan hukum adatnya dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan (Pasal 60 huruf d). Selain itu juga bahwa penggantian ganti rugi secara jelas diatur dalam (Pasal 60 huruf k) yakni masyarakat hukum adat wajib mengajukan gugatan jika ada yang merugikan kehidupannya, serta menuntut ganti rugi dengan meminta bantuan perlindungan hukum terhadap permasalahan pengelolaan yang dihadapi. Di dalam Pasal 60 ini pengaturan tentang kearifan lokal bagi setiap daerah atau negeri-negeri adat diakui keberadaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan republik Indonesia sehingga jalannya kepastian terhadap berbagai hak dan kewajibannya dapat terlaksana sesuai dengan amanat undang-undang.

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Comments
To Top