opini

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT DI KEPULAUAN LEASE MALUKU

Secara konsepsional pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping pemerintah daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum terkait dengan pengelolaan hak ulayat perikanan laut adalah:

  1. Pemberian dan Pemberlakuan Izin

Pemberian izin ini dapat dikatakan bahwa penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan umum masyarakat, apalagi dalam wilayah petuanan atau wilayah hak ulayat maka seharusnya pengawasan itu dilakukan. Pengelolaan hak ulayat oleh investor tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perizinan, artinya bahwa yang berkaitan dengan perizinan adalah merupakan pelaksanaan dari fungsi pengendalian pemerintah yang terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, dalam hal ini masyarakat hukum adat yang berada di pulau lease dengan berbagai persoalan yang terjadi. Peluang investasi yang terjadi di Indonesia lebih khususnya yang terjadi di Maluku kepulauan lease, memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat hukum adat pada negeri paperu.  Investasi ini sendiri memiliki tujuan yang sangat baik dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga diperlukan adanya penilaian tertentu dalam memberikan perizinan bagi investor yang ingin melakukan penanaman modal pada daerah yang menjadi tujuannya.

Sektor perikanan laut yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat hukum adat di negeri paperu selain hak ulayat pada daerah darat, adalah hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengeluarkan izin terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya pada wilayah tersebut. Dalam pengembangan peluang bagi potensi daerah koordinasi menjadi titik penting bagi penanaman modal (investasi) di daerah, baik dalam urusan pemerintahan terkait investasi, maupun dalam kerangka kemampuan daerah untuk melakukan investasi. Oleh karena itu koordinasi dan potensi daerah harus dapat dijadikan sarana bagi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan PAD (pendapatan asli daerah) di dalam konteks APBD, dimana investasi yang dilakukan ini merupakan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah dan pemenuhan terhadap struktur ekonomi dari pada daerah tersebut.

Karakteristik yang dimiliki oleh wilayah laut dan pesisir mempertegas bahwa pengelolaan wilayah laut  tidak sebatas pada bagaimana kita menata wilayah laut, namun lebih dari pada itu diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai tata ruang wilayah laut.  Pengaturan dalam penataan wilayah laut, tersebut mencakup:

  1. Penggunaan ruang laut oleh aktivitas masyarakat dan pemerintah;
  2. Menata ruang laut untuk dilindungi, dikonservasi (taman nasional, taman suaka margasatwa dan lainnya); dan
  3. Penggunaan ruang laut oleh komunitas masyarakat hukum adat.

Apabila perencanaan dan pengelolaan sumberdaya laut tidak dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur.

Beberapa elemen pokok perizinan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dikarenakan izin ini merupakan perbuatan pemerintah maka dalam mengeluarkan izin tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut prosedur dan persyaratan yang ditetapkan yakni wewenang, izin sebagai bentuk kegiatan, lembaga pemerintah, peristiwa konkret, proses dan prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian izin, biaya perizinan, pengawasan penyelenggaraan izin, penyelesaian pengaduan dan sengketa, sanksi dan hak dan kewajiban. Dengan beberapa elemen yang terdapat di dalam pokok perizinan ini maka investor wajib mematuhi dan pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan izin tersebut dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Pemerintah daerah dalam penetapan dan pemberian izin perlu  menitikberatkan pada potensi sumber daya alam yang mendukung sumber pendapatan daerah maupun keadaan masyarakat hukum adat. Tujuan investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah tersebut, bisa dilihat dari tujuan penanaman modal dan jenis kegiatan usaha yang ingin dijalani. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu persoalan penting untuk pemerintah daerah sebagai pihak pemberi izin untuk benar-benar menganilisis secara jelas tujuan dan pengembangan usaha terkait dengan pengelolaan sumber daya alam perikanan laut.  Di sinilah sebenarnya kelayakan regulasi pendukung investasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu regulasi pemerintah daerah. Dua hal utamanya dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, peraturan atau regulasi pendukung investasi di daerah, bahwa perlu adanya perubahan mengenai pengawasan dan kerja sama juga halnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup,  Kedua  kewenangan pemberian izin untuk melakukan investasi seharusnya dapat melihat berbagai aspek yakni hukum kontrak yang dibuat antara investor dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Mengingat bahwa hal-hal inilah yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat untuk menikmati wilayah petuanannya.

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Comments
To Top