opini

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HAK ULAYAT PERIKANAN LAUT DI KEPULAUAN LEASE MALUKU

Aspek Perlindungan Hukum Hak Ulayat Perikanan Laut Di Kepulauan Lease Maluku

Wewenang untuk mengelola wilayah petuanan laut sebenarnya bertolak dari prinsip penguasaan suatu wilayah petuanan yang ditandai dengan adanya aktivitas atau kegiatan dari warga atau Negeri tersebut. Untuk wilayah petuanan laut yang dapat digunakan adalah para anggota masyarakat adat sering memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam  laut, dengan prinsip bahwa wilayah laut dimana mereka melakukan aktivitas merupakan hak kolektif masyarakat adat yang bersangkutan.  Masyarakat diluar persekutuan hukum adat yang bersangkutan dilarang untuk memasuki wilayah tersebut (kalaupun memasuki wilayah dimaksud harus dengan izin lembaga adat yang diberikan kewenangan untuk itu dengan membayar pajak atau retribusi tertentu, di Kepulauan  Lease disebut ngase).

Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan suatu konsep inti di dalam hukum administrasi , wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Istilah wewenang yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tentang wewenang bahwa wewenang itu disejajarkan dengan istilah bevoegheid namun kedua istilah ini memiliki perbedaan karakter yang cukup mendasar yakni wewenang lebih cenderung terhadap konsep hukum publik sedangkan bevoegheid  digunakan pada konsep hukum perdata maupun konsep hukum publik.

Konsep wewenang yang ditekankan dalam konsep hukum publik disini adalah wewenang yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keputusan pemerintahan yang harus didasarkan pada wewenang.  Konsep ini juga menetapkan bahwa wewenang yang secara jelas diatur dan ditetapkan dalam aturan hukum yang telah terlebih dahulu ada, sebab kesemua ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum nantinya. Perlu diketahui bahwa wewenang dalam prinsip negara hukum ini adalah tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, perwujudan dari fungsi pemerintahan ini yakni sangat nampak pada tindakan pemerintahan yang diwujudkan oleh organ-organ pemerintahan dimana mendapat kekuasaan dan kewenangan yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan dalam mengatur tentang hak ulayat perikanan laut pelaksanaanya sesuai dengan undang-undang yakni bahwa wewenang dalam bentuk atributif dimana pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, artinya bahwa wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengurus bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagaimana terdapat di dalam norma-norma yang diatur di dalamnya.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah ini terkait dengan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang  terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), bahwa pemerintah daerah secara wajib memiliki tugas dan wewenang terhadap urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut diantaranya bidang-bidang yang diberikan oleh kekuasaan undang-undang tertuang di dalam  Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) kesemua bidang yang telah diatur di dalam undang-undang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wewenang yang harus dijalankan untuk memenuhi amanat undang-undang.

Dan terkait dengan urusan pemerintahan yang dijalankan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal 13 ayat (1) yakni akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan nasional, artinya bahwa pemerintah daerah wajib untuk bertanggungjawab terhadap keaadaan yang terjadi di dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah yang menjadi daerahnya,  pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang dimiliki dan tepat sasaran dan tujuan itu harus tercapai serta mengelola wilayah yang memiliki luas baik itu pada daratan maupun lautan. Oleh sebab itu pelaksanaan undang-undang ini yang terkait dengan prinsip-prinsip tersebut dengan peran pemerintah dalam mengakui keberadaan dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat serta membangun kesejahteraan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Pelaksanaan urusan-urusan Pemerintah Daerah dengan menggunakan asas tugas perbantuan atau dikenal dengan medebewind sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 20 UU 23/2014 bahwa kewenangan dan penyelenggaraannya dengan cara menugasi Desa, artinya bahwa Desa memiliki peranan penting dalam melakukan tugas penyelenggaraan sesuai dengan amanat undang-undang. Keadaan ini membuat posisi Desa adat sebagai bagian yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk urusan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai tujuan undang-undang. Dan dengan adanya asas tugas perbantuan ini maka sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014 ) menginsyaratkan di dalam Pasal 103 tentang Kewenangan Desa Adat, menegaskan bahwa setiap kewenangannya menjadi landasan berpijak untuk desa-desa adat di Indonesia dalam mempertahankan keberadaan dan hak-hak tradisionalnya.

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Comments
To Top