SBB, Maluku – Kinerja birokrasi pemerintah yang dimulai dari tingkat Kecamatan memang sangat berpengaruh menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. birokrasi sendiri harus sehat dengan mengutamakan profesional, integritas dan kopetensi dalam menjalankan tugas.
“Optimalisasi kinerja birokrasi tingkat Kecamatan sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Birokrasi yang sehat dan kuat adalah birokrasi yang profesional, memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku abdi negara dan pelayan masyarakat,” tegas Wakil Bupati, Timotius Akerina, SE, M.Si, saat membuka bimbingan teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), di kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (29/8/2017).
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN=red) ini diikuti oleh Sekretaris Camat dan Kasi Pelayanan Umum kecamatan serta Bagian Administrasi Organisasi dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu seluruh Kecamatan se- Kabupaten SBB, yang dihadiri oleh Wakil Bupati SBB, Timotius Akerina, SE.M.Si, para Camat se-SBB, Sekwan SBB, Markus Teken, S.Sos, MM, Kasubdit Kecamatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, H.M Budi S. Sudarmadi, Badan Diklat Provinsi, Maria Ch. Tenlima, Badan Diklat Provinsi Maluku, Halimatus Saadia Ternate.
Lebih lanjut, Yus Akerina sapaan akrab wakil Bupati, mengatakan tujuan kegiatan itu sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).
“Dalam rangka menyongsong penerapan Paten, maka perlu ditunjang dengan kesiapan pejabat penyelenggara dari segi pengetahuan dan keterampilan, sehingga pelaksanaan pelayanan di kecamatan dapat berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pintanya.
Menurutnya, kegiatan ini dapat memperkaya wawasan serta memperkuat komitmen para penyelenggara pemerintahan khususnya di Kecamatan. Kegiatan ini juga untuk mengoptimalisasi peran Kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan agar menjadi cepat, mudah, terjangkau dan profesional.
“Optimalisasi kinerja para camat dan jajarannya dalam birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Birokrasi yang sehat dan kuat adalah birokrasi yang profesional, memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku abdi negara dan pelayan masyarakat,” pungkasnya seraya katakan tahun 2018 Pemerintah Daerah akan mendistribusikan alat perekaman KTP kepada Kecamatan yang ada di SBB, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, terpadu dan memperpendek pelayanan.
Informasi yang dihimpun media ini, pelaksanaan Bimtek selama dua hari dengan narasumber kegiatan tersebut salah satunya dari tim fasilitator Paten pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Dr kementerian, Kasubdit Kecamatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, H.M Budi S. Sudarmadi dengan beberapa materi yang disampaikan yakni pemaparan tentang Paten, lokakarya tugas dan fungsi serta visi misi kecamatan, lokakarya prosedur tetap kecamatan, etika pelayanan, serta simulasi Paten di kecamatan percontohan. (IN-14/JSY)
