Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hak Belum Terbayarkan, Sianressy Siap Advokasi Karyawan PT Kalwedo Kidabela

Rony Sianressy, SH siap advokasi ABK milik PT Kalwedo Kidabela

Ambon, Maluku- Belum dituntaskannya pembayaran upah karyawan PT Kalwedo Kidabela kini  mendapat sorotan dari praktisi hukum sekaligus tokoh pemuda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rony Sianressy SH. Sianressy memastikan akan memberikan advokasi atau bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Karyawan PT Kalwedo Kidabela (ABK) yang haknya tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan.

“Saya siap memberikan advokasi bagi para ABK dengan cuma-cuma. Kasihan masa sejak 2014 mereka tak dibayarkan upahnya, jangan karena mereka masyarakat biasa sehingga perusahaan tersebut tidak sesegera menangani kepentingan mereka,” terang Sianressy saat dihubungi INTIM NEWS via ponsel seluler, Senin (14/8/2017).

Menurutnya, terkait dengan perjanjian kerja ini sudah menyalahi aturan (wanprestasi) yang mana pihak yang lain sudah tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal ini perusahaan yang harusnya membayarkan upah kepada  para ABK  yang telah memberi  jasa.

baca juga : Naik Docking Tahunan, Agustus 2017 Kapal Ferry Egron Dipastikan Beroperasi

“Kan itu ada kontrak kerjasamanya, dan pasti dalam kontrak itu mengatur secara jelas perjanjian antara pemberi kerja dan yang menerima pekerjaan itu. Olehnya itu saya menyarankan para ABK untuk melakukan upaya hukum. Laporkan pihak perusahan yang tidak melaksanakan isi kontrak itu, dan tempuh jalur hukum” jelasnya.

Tak sampai disitu, dia bahkan menduga ada indikasi korupsi dalam kasus yang menyeret nama perusahan berplat merah di kabupaten Maluku Tenggara Barat itu.

“Ini adalah tanggungjawab Bupati Maluku Tenggara Barat, sebagai decision maker di Kabupaten itu. Ini adalah perusahan daerah, jadi yang bertanggungjawab bukan PT Kalwedo Kidabela. Jadi Bupati sebagai Pemerintah Daerah harus mengambil langkah langkah solutif untuk masalah tersebut,“ Tandas Sianressy.

Dia mempertanyakan anggaran yang diperuntukan bagi PT Kalwedo Kidabela termasuk bagi upah karyawan.

“Uang itu pasti ada. Karena setiap ABPD dianggarkan untuk itu. Pertanyaannya kenapa tidak dibayar ? Uang itu dikemanakan? “ Tanya Sianressy.

baca juga : Astaga.. Upah Karyawan PT. Kalwedo Kidabela Dari Tahun 2014 Hingga Kini Tak Terbayar

Olehnya itu, dia meminta kepada kejaksaan tinggi Maluku juga Polda Maluku untuk tidak tinggal diam melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu.

“ Kejaksaan dan Kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini. Ini aka nada muaranya, dan Jaksa atau Polisi harus tegas menindak siapapun yang terlibat dalam kasus ini, “ tutupnya. (IN-02)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top