Tagop Beri Signal Bakal Diusung PDIP dan Demokrat

SBB, Maluku – Kendati berbagai pihak masih bertarung untuk mendapatkan restu dari Partai Politik, namun tidak begitu dengan Bupati Buru Selatan Aktif, Tagop S.Soulissa. Soulissa bahkan mengklaim akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

Hal ini diungkapkan, bakal calon Gubernur Maluku periode 2018-2023, Dr. Tagop Sudarsono Soulisa di Aula, Lantai 2 Hotel Amboina, Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, dihadapan 150 orang warga masyarakat Desa Piru, Lumoly, Niniari, Ety dan sekitarnya, Selasa (18/7/2017).

“Kegiatan ini merupakan awal konsolidasi di Kabupaten SBB dan ingin mendengar aspirasi masyarakat adat sesuai dengan visi misi yang akan diimplementasikan ketika terpilih sebagai gubernur Maluku periode 2018-2023, sebagai kader PDIP saya optimis dan yakin akan direkomendasikan untuk maju dalam Pilgub dan saat ini sementara melakukan lobi untuk partai-partai lain, salah satunya adalah partai Demokrat, Nasdem dan beberapa partai lainnya. Kemungkinan besar partai yang akan mengusung pasangan kita adalah PDIP dan Partai Demokrat, Namun demikian saya tidak menutup diri untuk menjadi wakil Gubernur provinsi Maluku sebagaimana usulan dari partai politik atau gabungan partai politik dan target kita adalah memenangkan Pilkada gubernur Maluku 2018,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, salah satu penyebab dirinya maju sebagai Gubenur Maluku adalah Maluku masih merupakan penyumbang angka kemiskinan nomor 3 terbesar di Indonesia.

“Komitmen saya untuk membenahi Propinsi Maluku dari angka kemiskinan dan sebagai calon termuda dari Balon yang ada, sehingga saya maju sebagai Gubernur Maluku. Kemiskinan di Provinsi Maluku dan penyumbang terbesar salah satunya adalah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor urut keempat, melalui data BPS Tahun 2011, awalnya yang tertinggi adalah Kab Bursel, tetapi sekarang kita bisa diatas Kab SBB yang lebih dulu dimekarkan. Untuk mengentaskan Maluku dari kemiskinan perlu sebuah inovasi dan proses percepatan menyelesaikan berbagai hal-hal yang menjadi persoalan harus ada kolektif program antara Pemprop dengan Kabupaten/Kota, adanya disparitas pembangunan wilayah pesisir dan pegunungan,” bebernya.

Menurutnya, Roadshow yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat selama 8 hari akan diawali dari, Dusun Ketapang, Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kec Huamual dan Waihatu.

“Pada 5 tahun ke depan Pemprov Maluku harus keluar dari jurang kemiskinan, masyarakat sebagai panglima sehingga Pemimpin harus mampu melayani masyarakat dan pola ini sekarang sudah menjadi trend hampir di seluruh Indonesia. Sampai hari ini belum ada moratorium dari pemerintah pusat untuk penerimaan PNS sehingga masih banyaknya honorer di pemerintahan menjadi beban tersendiri, saya bersyukur sekitar 3 ribu honorer di Kabupaten Buru Selatan sudah berkurang dan kita selesaikan, ini nantinya harus menjadi perhatian bersama untuk mengembangkan Propinsi Maluku,” pungkasnya.

Dirinya juga menyindir sikap primodial orang Maluku yang saling “kuku” bukan saling “keku” sehingga berimbas pada tidak adanya keterwakilan putra putri terbaik Maluku di jajaran Kabinet Kerja.

“Maluku adalah provinsi ke-8 yang ikut bersama-sama deklarasikan berdirinya Indonesia, seringkali kita suka mengiri atas keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Inilah ciri kelemahan orang Maluku. seharusnya kita bisa saling bergandengan tangan dan saling berkompetisi secara sehat, contohnya ketika presiden Jokowi meminta masing-masing provinsi mengirimkan nama untuk menjadi menteri. Papua mengirimkan tiga putra terbaiknya, sementara Maluku mengirimkan 35 orang dan seharusnya salah satu keterwakilan kita orang Maluku ada di Kementerian tetapi karena tidak mau mengakui kehebatan dan memberikan kesempatan pada Putra terbaik Maluku, akhirnya kita tidak mendapatkan jatah menteri tersebut,” Ungkapnya. (IN-14/CR-02/JSY)