Pemuda Waenono Minta Hakim TUN Ambon Tolak Gugatan Nok Tasane

Buru Selatan, Maluku- Pemuda Wainono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menolak gugatan Nok Tasane, salah satu calon kepala desa setempat, yang kalah saat pemilihan kades Wainono pada beberapa waktu lalu.

Semua itu semata-mata untuk menjaga situasi keamanan agar tidak terjadi konflik di masyarakat Wainono yang telah menerima hasil pilkades yang memenangkan calon nomor urut 1, Yan Tasane.

Pada pemilihan kades Waenono, Yan Tasane unggul dengan mengantongi 238 suara disusul Nok Tasane 80 suara (nomor urut 4), Petrus Tasane 13 suara (nomor urut 2) dan calon nomor urut tiga Yakub Tasane tujuh suara.

’’Kami meminta majelis hakim PTUN Ambon dapat menolak gugatan Nok Tasane, agar tidak terjadi ketidastabilan sosial di Waenono,’’ seru komponen pemuda Wainono, Ricky Nurlattu, kepada pers di Ambon, Rabu (5/7).

Nurlattu menjelaskan Pilkades Waenono telah berlangsung sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor:43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6/2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor:21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian kepala desa.

’’Saya nilai pengacara Nok Tasane tidak fair, mencoba memengaruhi situasi masyarakat Waenono yang kondusif dan tenang, karena setelah proses pemilihan kades Waenono di mana pak Yan Tasane kembali terpilih dan diangkat sebagai kades Waenono yang baru, tidak ada yang keberatan dengan hasil pemilihan. Apalagi, sebelumnya empat calon kades telah menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen siap kalah dan siap menang,’’ jelas Nurlattu.

Nurlattu menyesalkan sikap kuasa hukum Nok Tasane yang diduga ingin memperkeruh situasi dan keamanan masyarakat Waenono pascapemilihan kades setempat. ’’Masyarakat Waenono sudah saling menerima, jangan lagi giring mereka dengan aksi-aksi provokatif, misalnya dengan gugatan TUN di Ambon saat ini. Jangan lagi membodohi masyarakat dengan perilaku picik dan provokatif. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,’’ kesalnya. (IN/ROS)