Keliobas : Kades Lapang Kampung Jawa Harus Dievaluasi

BULA,MALUKU- Kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah, sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi, tidak semua kepala desa dapat memaksimalkan peran mereka. Hal itu antara lain terlihat dari sikap kepala desa yang menerapkan manajemen tertutup dalam memimpin.

Setidaknya, kondisi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat desa Lapang Kampung Jawa Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam beberapa kali pengelolaan dana desa, mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk terlibat dalam penentuan program yang dibiayai dengan dana desa. Sebab, kepala desa dituding tidak terbuka dalam mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut.

Masyarakat kecewa, sebab hak mereka untuk terlibat dan mengetahui secara jelas proses perencanaan program serta hal lain tentang penggunaan dana desa, diduga diabaikan orang nomor satu di desa itu.

Olehnya itu, Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas dan instansi terkait perlu mengevaluasi kinerja jajaran pemerintah di desa Lapang Jaya.

Sebagai warga negara, mereka berhak memperoleh informasi yang baik tentang roda pemerintahan serta pembanguann, terutama pengunaan dana desa yang bersumber dari APBN tersebut.

“Banyak keluhan dari masyarakat yang saya dapatkan bahwa, kepala desa tidak transparan kepada mereka terkait dengan musyarwah desa serta penentuan rencana kerja pemerintah desa(RKPDes) desa Lapang Kampung Jaya. Padahal, sudah diamanatkan dalam Permendagri nomor 114 tahun2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa masyarakat perlu dilibatkan.”Kata salah satu tokoh pemuda SBT, Abdul Rahim Keliobas di Bula, (14/6/2017).

Selain perlu adanya evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah di desa Lapang Kampung Jaya, menurut Keliobas, perlu ada penguatan kapasitas serta pengetahuan kepala desa tentang semua aturan yang mengatur tentang pemerintahan dan pembangunan di desa.

“Dengan begitu, kita berharap kepala desa juga bisa mengevaluasi diri bahwa kinerjanya selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai tidak transparan, sehingga beliau bisa memperbaiki kinerjanya,”ujar Keliobas. (IN-16)