DPRD Minta Pempus Sejahterakan Nelayan Perbatasan di Maluku

Malra, Maluku.- Pemerintah Pusat selalu melakukan gebrakan melalui kebijakan–kebijakan untuk proses kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia yang bermukim di daerah terluar NKRI. Informasi dan masukan harus terus disampikan kepada pemerintah pusat sehingga kebijakan pembangunan di daerah terluar terus bejalan. Hal ini disampaiakan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Thedeus Welerubun, kepada wartawan diruang kerjanya kemarin.

Ini menjadi input dalam proses perencanaan, strategi kerangka pembangunan guna memajukan daerah terluar jauh lebih baik sesuai dengan nawacita presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu secara teknis masukan-masukan dari satuan kerja perangkat daerah itu sangat diperlukan untuk menjadi referensi dalam perencanaan pembanguan nasional. Dengan demikian, akan menjadi catatan pemerintah pusat dalam rangka perencanaan anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan perikanan daerah terluar.

“Kami sering sampaikan banyak hal terntang kondisi pembangunan dan perikanan wilayah-wilayah terluar saat pertemuan dengan pempus, dan sudah menjadi bahan referensi bagi pempus untuk menyikapinya.” ungkap Welerubun

Sebagai wakil rakyat, kata Welerubun, dia dan teman-teman wakil rakyat lainnya selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Dan selalu mensinkronisasi kebijakan pembagunan dan perikanan antar pusat dan daerah. Khususnya daerah terluar yang disampaikan langsung ke pempus. Dengan demikian, keluhan pembangunan di daerah dapat diterima langsung oleh pempus.

“Saya kira hal ini harus terus di dorong yaa.? Karena membawa dampak baik bagi daerah terluar dan pulau-pulau kecil di daerah ini”, ujarnya.

Selain itu, Welerubun menilai, kondisi perikanan di Maluku lebih khusus di Maluku Tenggara sangat menjanjikan, hanya saja selama ini masih terbentur dengan regulasi di mana kewenangan pusat dan provinsi sangat besar, sehingga memberi ruang yang sangat kecil bagi kabupaten dan kota yang punya pontensi perikanan besar. Hal ini berimbas pada menurunnya kesejahteran para nelayan kecil dan menengah serta naiknya angka penganguran,

“Kita punya potensi laut besar namun diberi ruang sedikit sehingga kita sulit dalam mengelola guna kemaslahatan warga. Nah, pemerintah pusat harus melihat kendala ini,” terangnya.  (IN-02)