Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman. Dalam pertemuan, Presiden Jokowi memaparkan reformasi perpajakan di Indonesia.
Dalam tema konferensi Perdagangan Bebas dan Pertumbuhan, Presiden mengapresiasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) serta memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AeoI) dan melaksanakan Multilateral Instrument (MLI).
Presiden Jokowi memastikan AEoI dapat mengembalikan kewajiban pajak ke negara dan memastikan pertukaran data bisa memberikan manfaat.
“Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty, sebagai bagian dari reformasi perpajakan,” ujar Presiden Jokowi dalam dalam keterangan tertulis Biro Pers Setpres, Sabtu (8/7/2017).
“Dari sekitar US$ 366 miliar jumlah aset yang diungkap, sekitar 21% adalah aset yang disembunyikan di luar negeri,” lanjut Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Leaders’ Retreat sesi II tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Perubahan Iklim
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
“Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30% pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70% hingga tahun 2025,” ujar Presiden Jokowi
Sementara dalam proses transisi energi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan agar negara-negara G20, tidak boleh mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
Untuk pembangunan berkelanjutan, Presiden menyampaikan komitmen dalam pelaksanaan agenda 2030. Dia menjelaskan telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan agenda 2030.
“Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs,” kata Presiden.
Indonesia juga akan menggunakan forum PBB di minggu yang akan datang untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review. Dalam KTT G20, Presiden Widodo juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. (hns/hns)
