AKUMANDIRI Maluku Serahkan 44 Penerima KUR Kepada Bank Artha Graha

Ambon, Maluku.- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Akumandiri Maluku melalui Ketua DPW, Abdul Rumagia telah menyerahkan berkas penerima kredit usaha rakyat (KUR) kepada pihak Bank Artha Graha Cabang Ambon, Senin (03/07/2017).

Dalam rilis resmi yang disampaikannya, Rumagia mengatakan bahwa telah diserahkan 44 berkas calon pengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pimpinan Bank Artha Graha Cabang Ambon.

“Alhamdulillah, hari ini kami telah menyerahkan 44 berkas binaan Assosiasi IUMKM Indonesia Provinsi Maluku ke Bank Artha Graha,” ungkap Rumahgia.

Dijelaskan Rumagia, penyerahan 44 berkas tersebut  sebelumnya telah diawali  dengan dilakukannya proses BI Checking  serta verifikasi  data  berkas  tiap  penerima  KUR secara menyeluruh oleh pihak bank Artha Graha Ambon.

BI  Checking  berkaitan  dengan menyebut status riwayat kredit seseorang yang tercatat dan terekam di dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Status riwayat kredit seseorang tersebut dinamakan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Dengan kata lain, IDI Historis merupakan produk yang dihasilkan oleh SID Bank Indonesia.

“Jadi prosesnya harus melewati BI Checking. Proses ini secara online untuk memastikan calon binaan KUR tidak terlibat dalam pinjaman apapun di bank lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

Dengan slogan tumbuh bersama mengindonesiakan, AKUMANDIRI menjadi asosiasi terdepan  dalam menjaga kestabilan ekonomi menegah kebawah.

Sebelumnya, DPW Akumandiri Maluku telah berhasil menyalurkan KUR kepada kurang dari 50 Usaha Kecil dan Menegah (UKM) yang tersebar di pulau Ambon. Pada 19 Juni lalu, DPW Akumandiri telah menyalurkan 43 pinjaman kepada pelaku usaha kecil sebesar Rp. 25.000.000.- dengan angsuran dibayar selama 3 tahun, Rp. 800.000.00.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk tiap bulan angsurannya.

“Tepat pertengahan ramadhan lalu kami masukan 100 berkas , namun yang lolos hingga dapat pinjaman hanya lebih dari 40 pelaku usaha kecil,” terangnya.

Diharapkan, BI checking dan pemeriksaan administrasi atau berkas pada tahap II ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti.

“Kami kewalahan pada tahap sebelumnya karena baru memulai. Peluang kesalahan administrasi sudah bisa kami antisipasi agar kedepannya nanti akan lebih maksimal lagi demi tercapai pembangunan ekonomi yang merata di negeri raja-raja ini,” pungkasnya. (IN-02)